
Beritadesa : Panggung politik Indonesia sedang menyuguhkan pertunjukan demokrasi yang penuh kejutan. Memasuki era pascareformasi, praktik demokrasi di Tanah Air justru memperlihatkan berbagai fenomena yang sulit dipahami secara rasional.
Ada tiga istilah yang sengaja saya gunakan untuk menggambarkan dinamika tersebut, yakni ajaib, keanehan, dan kejanggalan. Ketiganya menjadi gambaran bagaimana demokrasi Indonesia berjalan setelah Pemilu 2024.
Mari kita kupas satu per satu.
Pertama, Ajaib
Sebagai contoh, mari melihat fase awal beberapa bulan setelah pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Suasana politik yang relatif teduh setelah sepuluh tahun pemerintahan Joko Widodo masih terasa. Potret silaturahmi antara para mantan presiden dan Presiden Prabowo juga menjadi pemandangan yang menyejukkan.
Namun, situasi tersebut kemudian berubah. Isu ijazah Jokowi dan Gibran tiba-tiba menjadi polemik yang dibawa ke ranah hukum. Bersamaan dengan itu, muncul pula berbagai dinamika dan desakan politik yang mempersoalkan posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.
Di sinilah letak keajaibannya.
Jika menggunakan rasionalitas dalam menghitung konsekuensi demokrasi pascapemilu, semestinya hasil kontestasi yang telah ditetapkan menjadi kesepakatan bersama untuk dihormati dan dijalankan. Setidaknya hingga berakhirnya masa jabatan pada 2029, seluruh pihak semestinya ikut memikul tanggung jawab atas pilihan demokratis tersebut.
Teori politik Jürgen Habermas, khususnya mengenai rasionalitas deliberatif, memang tidak mudah diterapkan dalam praktik politik. Namun, dalam pemahaman saya, prinsip dasarnya mengajarkan bahwa kesepakatan yang lahir melalui proses demokrasi, dengan mengedepankan kesetaraan dan tanpa paksaan, semestinya dihormati serta menjadi tanggung jawab bersama.
Sayangnya, prinsip tersebut tampak belum sepenuhnya berjalan dalam praktik demokrasi kita.
Kedua, Keanehan
Bagi mereka yang cermat mengikuti dinamika politik menjelang dan setelah munculnya persoalan mengenai posisi Wakil Presiden Gibran, mungkin dapat melihat betapa dilematis situasi yang dihadapinya.
Dalam satu hari, muncul dua skenario politik yang sama-sama berpotensi mengarah pada upaya pemberhentian dirinya sebagai Wakil Presiden. Situasi ini memperlihatkan betapa kerasnya pertarungan politik di balik panggung demokrasi.
Dalam kacamata politik oligarki, manuver semacam itu mungkin saja dianggap sebagai bagian dari strategi kekuasaan. Namun, jika dilihat dari perspektif etika politik dan kepantasan di mata rakyat, situasi tersebut menimbulkan tanda tanya besar.
Sosok yang menjadi salah satu pendulang suara penting dalam kemenangan pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 justru dihadapkan pada tekanan politik yang berpotensi menggiringnya ke jurang pemakzulan.
Pada tahap ini, saya ingin mengaitkannya dengan konsep rasionalitas prosedural.
Bukankah pasangan Prabowo-Gibran telah melalui seluruh tahapan dan prosedur demokrasi dalam Pemilu 2024? Jika proses tersebut telah berjalan melalui mekanisme yang berlaku dan hasilnya telah ditetapkan, mengapa persoalan baru justru berkembang setelah kontestasi berakhir?
Sebagian masyarakat awam mungkin akan bertanya: mengapa bukan sejak awal persoalan diarahkan kepada lembaga-lembaga yang menjadi bagian utama penyelenggaraan dan pengawasan proses pemilu, seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU)?
Tentu, persoalan ini membutuhkan argumentasi panjang untuk dibahas secara menyeluruh. Namun, satu hal yang ingin saya tegaskan: dinamika tersebut memperlihatkan sebuah keanehan dalam praktik demokrasi kita.
Ketiga, Kejanggalan
Rasionalitas demokrasi di Indonesia tampaknya kerap bertabrakan dengan prinsip musyawarah dan mufakat. Sesuatu yang terlihat irasional justru sering kali dibangun menjadi seolah-olah rasional melalui kompromi politik.
Mari melihatnya secara sederhana.
Tiga partai dengan perolehan suara terbesar dalam Pemilu 2024 adalah PDI Perjuangan, Golkar, dan Gerindra. Ketiganya memiliki posisi penting dalam peta politik nasional.
Sementara itu, Gibran bukan kader partai politik yang memiliki dukungan langsung melalui kepengurusan partai di parlemen. Ia juga telah meninggalkan PDI Perjuangan sebelum maju sebagai calon wakil presiden bersama Prabowo.
Kondisi tersebut membuat posisi politik Gibran menjadi menarik sekaligus rentan. Tanpa dukungan partai politik yang kuat di parlemen, posisi seorang wakil presiden tentu menghadapi tantangan tersendiri ketika berhadapan dengan dinamika politik di Senayan.
Dan kini, kita mendengar adanya kesepakatan partai-partai koalisi pendukung Presiden Prabowo untuk tidak mengajukan nama kader masing-masing sebagai calon wakil presiden.

Ini benar-benar sebuah kejanggalan.
Saya belum sampai pada kesimpulan bahwa situasi ini merupakan jebakan politik terhadap Presiden Prabowo. Namun, jika nantinya wakil presiden berasal dari Gerindra, apakah konfigurasi politik di Senayan akan berubah secara signifikan dibandingkan situasi sebelumnya?
Jika tidak ada tambahan kekuatan politik dari partai-partai pendukung lainnya, kondisi tersebut berpotensi menjadi bumerang bagi pemerintahan. Terlebih, apabila program-program Presiden kemudian dianggap tidak berjalan optimal atau bahkan dinilai gagal.
Apakah Gerindra sendiri cukup kuat untuk menopang pemerintahan hingga akhir masa jabatan? Kita lihat saja dinamika politik menjelang 2029.
Panggung politik Indonesia memang sulit ditebak. Kesetiaan politik sering kali bersifat sementara, sementara praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih menjadi persoalan yang membayangi kehidupan bernegara.
Jika alasan di balik pemilihan wakil presiden adalah agar sosok tersebut seirama dengan Presiden dan tidak berpotensi menjadi kompetitor dalam Pilpres 2029, maka hal itu justru memperlihatkan kejanggalan lain dalam demokrasi kita.
Sebab, sejarah politik menunjukkan bahwa manuver dan perubahan sikap politik dapat terjadi kapan saja. Tidak ada jaminan bahwa seorang tokoh atau partai akan selalu berada dalam barisan yang sama.
Be careful, Mr. President!
Presiden memang menggenggam kendali pemerintahan dan memiliki instrumen kekuasaan yang besar. Namun, kekuasaan bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pemerintahan.
Jika program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) dapat dijalankan secara optimal, Presiden tidak perlu terlalu khawatir terhadap siapa yang kelak menjadi kompetitornya dalam kontestasi politik.
Justru, tantangan terbesar bagi Presiden adalah membangun kepercayaan rakyat.
Rakyat yang semakin cerdas dan melek politik akan semakin kritis dalam menilai rasionalitas kebijakan, kinerja pemerintahan, serta praktik demokrasi yang dijalankan para pemimpinnya.
Sinergi Baru dengan PDIP?
Sebagai bagian akhir, saya ingin menyampaikan sebuah asumsi politik yang menurut saya logis, meskipun belum tentu menjadi kenyataan.
Dari sisi perolehan suara, PDI Perjuangan merupakan partai pemenang Pemilu 2024. Saya memahami keputusan PDIP untuk tetap berada di luar pemerintahan, meskipun tidak secara eksplisit menyebut dirinya sebagai oposisi. Sikap tersebut merupakan pilihan politik yang logis dan memiliki martabat tersendiri.
Sulit membayangkan PDIP masuk ke dalam kabinet ketika Gibran masih berada di Istana Wakil Presiden. Namun, situasi politik saat ini tentu berbeda dengan kondisi sebelumnya. Masa lalu telah berlalu, dan dinamika politik terus bergerak.
Jika PDIP ingin mengambil langkah politik yang sedikit berbeda atau bahkan di luar kebiasaan, hal itu tentu sah-sah saja.
Apalagi, seluruh ketua umum partai politik pendukung Presiden Prabowo dikabarkan satu suara untuk tidak mengusulkan kadernya sebagai calon wakil presiden.
Situasi ini membuat saya sulit membaca arah politik yang sedang dibangun. Apakah ini merupakan jalan buntu dalam komunikasi politik koalisi, atau justru sebuah taktik yang sengaja disiapkan oleh partai-partai pendukung pemerintah?
Pada akhirnya, kita hanya bisa menunggu bagaimana Presiden Prabowo mengambil keputusan.
Sebab, jika seluruh konfigurasi politik berujung pada dominasi keputusan seorang pemimpin, bukan tidak mungkin panggung demokrasi Indonesia justru mengarah pada sebuah pertunjukan one-man show.
Dan di sinilah rasionalitas demokrasi kita kembali diuji.















































































