JAKARTA : Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) berpesan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar mempertimbangkan untuk mengundurkan diri dari jabatannya atau diberhentikan melalui mekanisme konstitusi. Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) yang digelar di Jakarta, Rabu (11/11/2026) siang.
Koordinator FWK Raja Pane mengungkapkan, diskusi berlangsung dinamis dengan sejumlah pandangan yang berkembang di antara peserta. Meski berbeda mengenai mekanisme yang harus ditempuh, terdapat kesamaan pandangan bahwa persoalan jabatan Wakil Presiden perlu diselesaikan dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.
Perdebatan tersebut mengemuka setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 yang berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan Gibran.
Dalam putusannya, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Namun, dalam pertimbangan hukumnya, MK disebut tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri milik Gibran yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan jenjang SLTA atau sederajat.
Sementara itu, Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 menyatakan batal dan mewajibkan pencabutan surat keterangan yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Wartawan senior sekaligus praktisi hukum HMU Kurniadi berpandangan, Gibran sebaiknya diberi kesempatan untuk mengundurkan diri secara sukarela. Menurut dia, langkah tersebut merupakan pilihan politik kenegarawanan yang dapat meredam ketegangan, menghindari polarisasi, sekaligus mencegah semakin terbelahnya masyarakat.
Ketua LKBPH PWI Pusat periode 2024-2025 itu menilai pengunduran diri secara sukarela menjadi jalan keluar yang lebih elegan dan bermartabat. Sikap tersebut sekaligus dapat menunjukkan bahwa kepentingan bangsa ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Mahasiswa program doktor ilmu hukum Universitas Diponegoro tersebut menegaskan, kepentingan dan keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama dalam menyelesaikan persoalan ketatanegaraan.
Dia mengingatkan prinsip Salus Populi Suprema Lex Esto, yang berarti keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi, harus menjadi landasan moral dan filosofis dalam mengambil keputusan.
Menurutnya, kekuasaan negara bukanlah tujuan pada dirinya sendiri, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, menjamin keadilan, menjaga persatuan, serta memastikan keberlangsungan demokrasi.
“Mas Wapres legowolah. Mundur adalah yang terbaik,” katanya.
Berbeda dengan pandangan tersebut, salah seorang peserta diskusi yang dimotori Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Dr. Teguh Santosa menilai pengunduran diri tidak boleh menjadi satu-satunya pilihan.
Doktor ilmu hubungan internasional Universitas Padjadjaran itu berpandangan, demi kepastian hukum, persoalan jabatan Gibran sebaiknya diproses melalui mekanisme pemberhentian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dia merujuk Pasal 7A UUD 1945 yang mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal tersebut atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Adapun Pasal 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian melalui DPR, pemeriksaan dan putusan Mahkamah Konstitusi, hingga keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Dengan demikian, pemberhentian Wakil Presiden tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan desakan politik maupun tekanan opini publik. Prosesnya harus memenuhi alasan dan prosedur konstitusional.
“Kami berpendapat untuk kepastian hukum sebaiknya Mas Gibran tidak perlu mundur, tetapi diproses saja sesuai mekanisme konstitusi. DPR menyatakan pendapat, lalu diputus di Mahkamah Konstitusi, yang selanjutnya putusan Mahkamah Konstitusi dibawa ke MPR untuk ditetapkan,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019-2022 sekaligus Ketua PWI Pusat periode 2023-2025, Hendry Ch Bangun, mengungkapkan bahwa perbedaan pandangan mengenai mekanisme pengakhiran jabatan tidak menghilangkan kesepahaman penting yang muncul dalam diskusi FWK.
Menurutnya, kepentingan dan keselamatan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan kekuasaan. Prinsip Salus Populi Suprema Lex Esto dinilai perlu menjadi pijakan dalam menyelesaikan persoalan ketatanegaraan.
FWK mengingatkan agar persoalan jabatan Wakil Presiden tidak berkembang menjadi konflik politik berkepanjangan yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional dan memperlebar perpecahan di tengah masyarakat.
Di sisi lain, dinamika politik terkait jabatan Gibran juga bergulir di DPR. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi disebut telah menandatangani usulan penggunaan hak menyatakan pendapat terhadap Wakil Presiden.
Jumlah tersebut diklaim telah melampaui persyaratan minimal pengajuan hak menyatakan pendapat, yakni sedikitnya 25 anggota DPR dari minimal dua fraksi.
Perkembangan di DPR dan perbedaan pandangan dalam diskusi FWK tersebut menunjukkan bahwa persoalan jabatan Wakil Presiden kini menjadi perhatian di ranah politik maupun ketatanegaraan.
