Jakarta – DPP Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) melakukan audiensi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di Kantor Pusat BPS, Jakarta, pada Kamis (16/7/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Sensus Ekonomi melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
Audiensi dihadiri oleh Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Kepala BPS Sonny Harry B. Harmadi, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Pudji Ismartini, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Moh. Edy Mahmud, beserta jajaran BPS. Dari DPP ABPEDNAS hadir Ketua Umum Ir. Indra Utama, M.PWK., IPU., Sekretaris Jenderal Adhitya Yusma Pradana, Kepala Sekretariat Subeno, S.H., M.M., serta jajaran pengurus DPP ABPEDNAS.
Dalam pertemuan tersebut, BPS menjelaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi menyasar pelaku usaha dan rumah tangga dengan target capaian 1,3 persen per hari. BPS menegaskan bahwa petugas sensus telah disiapkan sehingga ABPEDNAS maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak menggantikan tugas petugas sensus di lapangan. Namun, masih terdapat tantangan berupa penolakan terhadap petugas sensus, khususnya di kawasan perumahan dan apartemen.
Menindaklanjuti hal tersebut, kedua pihak membahas peluang keterlibatan ABPEDNAS dalam mendukung edukasi masyarakat, pendampingan petugas sensus, serta penguatan sosialisasi melalui berbagai kanal komunikasi dan tokoh publik. Peran tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya Sensus Ekonomi bagi penyusunan kebijakan pembangunan nasional.
Sebagai tindak lanjut, BPS akan membahas mekanisme kerja sama secara internal dan menyiapkan draft Nota Kesepahaman (MoU) yang akan disampaikan kepada DPP ABPEDNAS untuk proses finalisasi bersama.
Dalam audiensi tersebut juga muncul usulan pembentukan program “Si Cantik (Srikandi BPD Cinta Statistik) Jaga Desa” sebagai upaya memperkuat literasi statistik di tingkat desa sekaligus mendukung suksesnya pelaksanaan Sensus Ekonomi.
Melalui audiensi ini, DPP ABPEDNAS dan BPS menegaskan komitmen untuk membangun kolaborasi yang lebih erat dalam meningkatkan edukasi, sosialisasi, dan partisipasi masyarakat guna mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.
