BeritaDesa.co.id – Pengurus Anak Cabang (PAC) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat jaringan infrastruktur di pedesaan. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja tahun 2025 yang digelar di Aula Desa Mulya Jadi, Kecamatan Pangkalan Banteng, Selasa (25/2/2025).
Ketua PAC ABPEDNAS Pangkalan Banteng menyampaikan apresiasi kepada Ketua DPC serta pemerintah kecamatan yang turut hadir dalam kegiatan tersebut. Ia berharap sinergi antara ABPEDNAS dengan pemerintah daerah semakin baik guna mewujudkan pemerataan pembangunan di pedesaan.
“Kami berharap sinergi ini dapat terus terjalin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” ujarnya.
Rapat kerja ini dihadiri oleh Camat Pangkalan Banteng, kepala desa dari 8 desa, dua perangkat desa dari 17 desa, ketua BPD dari 17 desa, serta seluruh anggota BPD yang berjumlah 90 orang. Agenda utama dalam rapat ini adalah peningkatan infrastruktur jalan poros desa yang menjadi jalur vital bagi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Ketua DPC ABPEDNAS Kotawaringin Barat, Samsul Arifin, menekankan bahwa ABPEDNAS tidak hanya menjadi wadah komunikasi antaranggota, tetapi juga sebagai organisasi yang menyampaikan aspirasi pembangunan.
Ia juga menyampaikan bahwa hasil rapat kerja ini menegaskan perlunya percepatan pembangunan jalan poros antar desa.
“Untuk wilayah selatan, terdapat enam desa yang terdampak, yakni Desa Sungai Pulau, Karang Sari, Mulya Jadi, Berambai Makmur, Natai Kerbau, dan Simpang Berambai. Sementara itu, jalur poros utara mencakup lima desa, yaitu Desa Sungai Pakit, Arga Mulya, Kebun Agung, dan Sungai Kuning,” paparnya.
Jalan poros tersebut telah ada sejak tahun 1986 pada masa transmigrasi, namun hingga kini masih membutuhkan perbaikan agar lebih fungsional. Infrastruktur ini tidak hanya berperan sebagai penghubung antar desa, tetapi juga menjadi jalur strategis bagi sektor pariwisata di wilayah tersebut.
“Perbaikan atau minimal pengerasan jalan ini sangat penting, terutama saat musim hujan yang menyebabkan kondisi jalan menjadi sulit dilalui,” tambahnya.
Selain membahas infrastruktur, dalam rapat ini juga disampaikan permintaan agar insentif bagi anggota BPD lebih diperhatikan oleh pemerintah daerah. Peran BPD sebagai pengawal aspirasi masyarakat desa dinilai sangat penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan di wilayah pedesaan.
Camat Pangkalan Banteng, Sigit Imam Mulia, menegaskan bahwa BPD memiliki peran krusial dalam mendorong setiap program pembangunan desa.
“BPD mewakili suara masyarakat di desa. Oleh karena itu, sinergi antara BPD dan pemerintah desa harus tetap terjaga agar pembangunan berjalan sukses,” tuturnya.
Dorongan untuk Menjadikan Pembangunan Infrastruktur sebagai Prioritas
Sebagai tindak lanjut dari rapat kerja ini, PAC ABPEDNAS Pangkalan Banteng akan mengirimkan hasil pertemuan kepada Bupati Kotawaringin Barat, Ketua DPRD Kobar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Dinas Pekerjaan Umum (PU).
Selain itu, PAC ABPEDNAS juga berencana untuk mengajukan audiensi dengan DPRD Kotawaringin Barat agar pembangunan infrastruktur jalan poros desa dapat menjadi skala prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah. Seluruh kepala desa dari 17 desa, Camat Pangkalan Banteng, serta perwakilan BPD telah menyatakan dukungan penuh terhadap usulan ini.
Sebagai organisasi yang mengawal aspirasi masyarakat, ABPEDNAS berkomitmen untuk terus menggali dan menyalurkan aspirasi dari setiap desa. Hasil dari rapat kerja ini diharapkan dapat menjadi pijakan strategis dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur yang lebih baik di Kecamatan Pangkalan Banteng.
