
BANJARMASIN : Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Banjarmasin memastikan pendampingan terhadap seorang siswi SMA yang diduga menjadi korban kekerasan seksual oleh ayah kandungnya terus berlanjut hingga proses persalinan. Korban yang kini hamil sekitar enam bulan juga mendapat pendampingan hukum, psikologis, kesehatan, hingga pendidikan.
Kepala UPTD PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin, Susan, mengatakan pendampingan dilakukan sejak kasus tersebut terungkap. Korban diketahui hamil setelah mengeluhkan sakit perut dan menjalani pemeriksaan di puskesmas pada 10 November 2026.
“ Kami menerima informasi dari kepolisian setelah korban diketahui hamil sekitar enam bulan. UPTD PPA kemudian langsung memberikan pendampingan, termasuk saat korban menjalani pemeriksaan berita acara pemeriksaan (BAP),” ujar Susan, Sabtu (21/11/2026).
Setelah mengetahui kehamilannya, korban kemudian menceritakan kejadian yang dialaminya kepada keluarga, termasuk ibu kandungnya yang tinggal di Kabupaten Kapuas. Berdasarkan keterangan yang dihimpun, dugaan kekerasan seksual tersebut terjadi berulang kali. Korban disebut sempat melakukan perlawanan, tetapi tidak mampu menghindari tindakan terduga pelaku.
Ayah kandung korban kemudian menyerahkan diri kepada kepolisian atas permintaan keluarga agar mempertanggungjawabkan dugaan perbuatannya. Kasus tersebut kini ditangani Polresta Banjarmasin.
Susan menegaskan, perkara tersebut tetap diproses melalui jalur hukum dan tidak diselesaikan secara kekeluargaan. Menurutnya, perlindungan terhadap korban, kondisi psikologis, serta pemenuhan hak-haknya menjadi prioritas dalam penanganan kasus tersebut.
“Apalagi, korban harus menghadapi kehamilan sekaligus trauma akibat dugaan kekerasan seksual yang dilakukan orang terdekatnya sendiri,” ucapnya.
UPTD PPA menyiapkan pendampingan hukum hingga proses persidangan, layanan psikologis untuk membantu pemulihan mental, serta pendampingan kerohanian. Petugas perempuan juga diutamakan dalam proses pendampingan agar korban merasa lebih nyaman dan aman saat menceritakan pengalaman yang dialaminya.
Selain penanganan hukum dan pemulihan psikologis, UPTD PPA turut berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk memastikan korban tetap mendapatkan hak pendidikan. Koordinasi dilakukan agar korban tetap dapat mengikuti kegiatan belajar dan ujian meskipun tengah menghadapi kehamilan.
“Setelah kenaikan kelas, korban rencananya akan dibawa ibu kandungnya ke Kabupaten Kapuas untuk melanjutkan pendidikan,” ujarnya.
Di sisi kesehatan, UPTD PPA akan terus memantau kondisi korban dan perkembangan janin hingga persalinan yang diperkirakan berlangsung pada Maret 2027. Susan juga menyebut pihaknya akan mengupayakan bantuan pembiayaan melalui sumber dana di luar BPJS apabila korban mengalami kendala biaya pelayanan kesehatan.
Pendampingan tersebut diharapkan dapat memastikan korban memperoleh perlindungan menyeluruh, mulai dari proses hukum, pemulihan trauma, keberlanjutan pendidikan, hingga layanan kesehatan selama kehamilan dan persalinan. “Harapan kami, korban dan bayinya nanti dalam kondisi sehat,” pungkas Susan.















































































