Beritadesa.co.id, Kotamobagu — DPD Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Provinsi Sulawesi Utara bersama DPC ABPEDNAS Kota Kotamobagu menggelar konsolidasi bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kota Kotamobagu pada Kamis (7/5/2026). Kegiatan yang berlangsung di Kota Kotamobagu ini dihadiri langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Jacob Hendrik Pattipeilohy, Ketua DPD ABPEDNAS Sulut Senator Ir. Stefanus B.A.N Liow, M.A.P., Wakil Wali Kota Kotamobagu Rendy Virgiawan Mangkat, Kajari Kotamobagu Tasrifin Muljana Abdul Halim, Kapolres Kotamobagu AKBP Irwanto, serta unsur pemerintah daerah, kepala desa, dan BPD.
Pertemuan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat sinergi pengawasan desa serta mendukung program strategis pemerintah agar berjalan lebih transparan dan tepat sasaran. Dalam kegiatan ini, ABPEDNAS bersama unsur Kejaksaan menekankan pentingnya peran BPD sebagai mitra pengawasan di tingkat desa.
Rangkaian kegiatan diawali dengan peninjauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 5 Kotamobagu. Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung pelaksanaan program sekaligus memastikan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan penanaman bibit pohon matoa sebagai bagian dari kepedulian terhadap lingkungan dan penghijauan daerah.
Selain agenda lapangan, konsolidasi juga diisi dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) dan pataka DPC ABPEDNAS Kota Kotamobagu, penyerahan kartu tanda anggota (KTA) ABPEDNAS, serta bantuan beras kepada masyarakat. Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Kotamobagu menyampaikan dukungan terhadap penguatan sinergi antara pemerintah daerah, ABPEDNAS, dan aparat penegak hukum dalam mendukung pembangunan desa.
Sementara itu, Kajati Sulut Jacob Hendrik Pattipeilohy dalam arahannya menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor guna menjaga tata kelola pemerintahan desa tetap transparan, akuntabel, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Melalui konsolidasi ini, ABPEDNAS diharapkan semakin memperkuat peran BPD dalam mengawal pembangunan desa dan mendukung program prioritas pemerintah di daerah.
