
JAKARTA : Dalam beberapa dekade terakhir, kebangkitan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) kerap dipahami melalui dua sudut pandang yang saling bertentangan. Sebagian kalangan Barat melihat kemajuan Tiongkok sebagai konsekuensi sistem otoritarian yang membatasi kebebasan individu. Sebaliknya, sebagian pihak menganggap model pembangunan Tiongkok sebagai formula keberhasilan yang dapat diterapkan begitu saja oleh negara berkembang lainnya.
Melalui buku The New China Playbook: Beyond Socialism and Capitalism (2023), ekonom Keyu Jin menawarkan perspektif berbeda. Ia membedah transformasi Tiongkok bukan hanya melalui angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melalui arsitektur sosial, institusional, budaya, dan kebijakan yang menopang kebangkitan negara tersebut menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua dunia.
Gagasan dalam buku tersebut kembali relevan ketika Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI, Dr. Syahganda Nainggolan, mengangkatnya dalam diskusi bertema “Ruang Dengan Anak Muda: Memahami Shifting Paradigm, Memaksimalkan Jangkauan Pesan Pemerintah ke Generasi Muda, dan Mitigasi Risiko Komunikasi di Tengah Era DFK” di Hotel Aryadutha, Jakarta, Senin, 16 November 2026.
Dalam sambutannya, Syahganda mengaitkan dinamika politik global dengan perubahan paradigma pembangunan Indonesia di era Presiden Prabowo Subianto. Buku Keyu Jin menjadi salah satu referensi untuk membaca bagaimana transformasi Tiongkok dapat memberikan pelajaran bagi Indonesia.
Bagi saya, pembahasan tersebut juga memiliki relevansi dengan pengalaman langsung mengamati Tiongkok selama lebih dari dua dekade. Sejak 2003, saya telah mengunjungi negara itu lebih dari 20 kali dalam berbagai kapasitas, mulai dari perjalanan jurnalistik, forum akademik, hingga interaksi kelembagaan.
Dari Kunming, Harbin, Xi’an, Haikou, hingga berbagai kota lainnya, saya menyaksikan perubahan besar dalam infrastruktur, konektivitas, aktivitas ekonomi, serta perkembangan teknologi. Kemajuan tersebut tidak terjadi secara seragam dalam waktu singkat, melainkan melalui akumulasi kapasitas pembangunan yang konsisten.
Pengalaman lapangan itu membuat analisis Keyu Jin terasa lebih membumi. Kebangkitan Tiongkok bukan semata-mata hasil ambisi geopolitik, melainkan ditopang kemampuan negara membangun kapasitas produksi, mengembangkan teknologi, dan memperbaiki tata kelola.
Menuju Perangkap Thucydides
Kini, Tiongkok tampil sebagai penantang utama dominasi Amerika Serikat dalam tatanan global. Graham Allison melalui bukunya Destined for War (2017) mempopulerkan fenomena ini dengan konsep Thucydides Trap atau Perangkap Thucydides.
Konsep yang merujuk pada persaingan Athena dan Sparta di Yunani kuno tersebut menggambarkan situasi ketika kebangkitan kekuatan baru mengancam posisi kekuatan dominan. Kondisi ini berpotensi memunculkan ketegangan, kecurigaan strategis, bahkan konflik terbuka.
Namun, persaingan tersebut bukan takdir yang tidak dapat dihindari. Diplomasi, saling pengertian, dan aturan internasional tetap menjadi instrumen penting untuk mencegah eskalasi konflik.
Bagi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dinamika tersebut menjadi pertimbangan strategis. Melalui Asta Cita, pemerintah membawa agenda besar untuk memperkuat kemandirian nasional, keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap), meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan swasembada pangan dan energi.
Dalam konteks ini, The New China Playbook menawarkan sejumlah pelajaran penting mengenai bagaimana negara mengelola hubungan antara kekuatan pemerintah dan mekanisme pasar, pemerataan sosial dan efisiensi ekonomi, serta kemandirian nasional dan keterbukaan global.
Ekonomi Wali Kota
Salah satu konsep penting yang diperkenalkan Keyu Jin adalah mayor economy atau ekonomi wali kota. Model ini menggambarkan sistem pembangunan Tiongkok ketika pemerintah pusat menetapkan arah strategis dan target jangka panjang, sementara pemerintah daerah berkompetisi menarik investasi, membangun infrastruktur, dan mendorong inovasi ekonomi lokal.
Pemerintah daerah tidak sekadar menjalankan rutinitas birokrasi, tetapi didorong menjadi motor penggerak pembangunan dengan orientasi pada hasil ekonomi.
Konsep tersebut relevan dengan tantangan Indonesia setelah era reformasi dan otonomi daerah. Selama ini, kesenjangan antara kebijakan pemerintah pusat dan kapasitas pelaksanaan di daerah masih menjadi persoalan. Tidak sedikit program pembangunan yang menghadapi hambatan akibat birokrasi lamban dan kurangnya keberanian mengambil terobosan.
Karena itu, keberhasilan program prioritas pemerintah, mulai dari hilirisasi industri, pembangunan kawasan pangan, hingga Makan Bergizi Gratis, membutuhkan peran aktif pemerintah daerah.
Kepala daerah perlu memiliki kapasitas sebagai penggerak ekonomi lokal yang mampu membangun kolaborasi, menarik investasi, serta memastikan program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pelajaran penting dari Tiongkok adalah bahwa visi pembangunan nasional hanya akan efektif apabila diterjemahkan menjadi eksekusi yang kuat di tingkat lokal.
Saling Menguatkan
Keyu Jin juga menjelaskan bahwa kemajuan ekonomi Tiongkok tidak hanya ditopang oleh perusahaan milik negara. Sektor swasta justru menjadi salah satu mesin utama pertumbuhan, dengan kontribusi besar terhadap PDB, inovasi teknologi, dan penciptaan lapangan kerja.
Dalam model pembangunan Tiongkok, BUMN diarahkan mengelola sektor strategis yang membutuhkan investasi besar dan jangka panjang, seperti energi, infrastruktur, dan telekomunikasi. Sementara itu, perusahaan swasta memperoleh ruang untuk berkembang melalui ekosistem ekonomi yang dibangun negara.
Hubungan antara negara dan pasar tersebut tidak selalu berjalan tanpa ketegangan. Namun, pengalaman Tiongkok menunjukkan pentingnya membangun keseimbangan agar perusahaan negara tidak mematikan inisiatif swasta.
Bagi Indonesia, pelajaran ini relevan dengan penguatan peran BUMN dan pembentukan Danantara sebagai badan pengelola investasi strategis. BUMN seharusnya tidak sekadar menjadi pesaing pengusaha swasta, tetapi juga pembuka jalan pembangunan, penyedia infrastruktur, dan katalisator pertumbuhan ekonomi.
Dengan demikian, pelaku usaha nasional, termasuk UMKM, dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap infrastruktur, pembiayaan, teknologi, dan pasar.
Persimpangan Demografi
Dalam pembahasannya mengenai generasi muda, Keyu Jin menyoroti perubahan karakter masyarakat Tiongkok. Generasi yang tumbuh dalam keterbatasan memiliki etos kerja dan pola konsumsi berbeda dengan generasi milenial serta Gen Z yang berkembang di tengah kemajuan teknologi digital.
Generasi baru Tiongkok semakin terdidik, terkoneksi secara digital, dan menginginkan kualitas hidup yang lebih baik. Perubahan tersebut mendorong pergeseran ekonomi dari ketergantungan pada industri padat karya dan ekspor murah menuju konsumsi domestik serta inovasi teknologi.
Indonesia menghadapi tantangan serupa. Bonus demografi yang didominasi generasi muda melek teknologi merupakan peluang besar, tetapi juga dapat menjadi persoalan apabila tidak diimbangi peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Agenda pembangunan pemerintahan Prabowo yang menempatkan peningkatan gizi, pendidikan, vokasi, serta penguasaan sains dan teknologi sebagai prioritas memiliki relevansi dengan kebutuhan tersebut.
Generasi muda Indonesia tidak boleh hanya menjadi konsumen ekonomi digital, tetapi harus dipersiapkan menjadi produsen inovasi, tenaga ahli, dan pelaku industri teknologi.
Tantangan lainnya adalah memastikan transformasi digital berlangsung secara inklusif. Keyu Jin menjelaskan bagaimana Tiongkok mampu mempercepat perkembangan pembayaran digital, perdagangan elektronik, dan teknologi keuangan melalui ruang eksperimen bagi perusahaan teknologi.
Namun, inovasi tetap membutuhkan pengawasan. Ketika perusahaan teknologi semakin besar dan berpotensi mengancam persaingan maupun stabilitas keuangan, negara perlu menghadirkan regulasi yang memadai.
Indonesia perlu mengambil pelajaran dari keseimbangan tersebut. Pemerintah harus memberi ruang bagi inovasi sekaligus menjamin perlindungan konsumen, keamanan data, dan pemerataan akses teknologi. Integrasi UMKM ke dalam rantai nilai ekonomi digital juga harus menjadi prioritas agar manfaat transformasi tidak hanya dinikmati perusahaan besar.
Teknologi dan Keuangan Digital
Hal menarik lainnya, Keyu Jin tidak hanya menguraikan keberhasilan Tiongkok, tetapi juga mengidentifikasi berbagai persoalan struktural yang dihadapinya.
Krisis sektor properti, meningkatnya utang pemerintah daerah, serta ketergantungan pada penjualan lahan sebagai sumber pendapatan menunjukkan bahwa model pembangunan fisik berskala besar yang dibiayai utang memiliki keterbatasan.
Pengalaman tersebut menjadi peringatan penting bagi Indonesia.
Pembangunan infrastruktur selama satu dekade terakhir telah memperkuat konektivitas nasional. Namun, pembangunan selanjutnya perlu semakin memperhatikan produktivitas, kemampuan pembiayaan, dan dampak ekonomi jangka panjang.
Pada era Prabowo, disiplin fiskal dan kreativitas pembiayaan non-APBN perlu berjalan beriringan. Setiap proyek harus memiliki perhitungan manfaat ekonomi yang jelas dan memberikan dampak terhadap produktivitas sektor riil serta kesejahteraan masyarakat.
Indonesia perlu menghindari pembangunan proyek-proyek besar yang lebih menonjolkan kemegahan fisik dibandingkan manfaat ekonominya.
Pendidikan, Kemiskinan, dan Kualitas Tata Kelola
Pelajaran lain dari Tiongkok terletak pada investasi pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Keyu Jin menyoroti sistem seleksi pendidikan melalui ujian nasional Gaokao, pengembangan riset ilmiah, serta upaya menarik kembali diaspora ilmuwan untuk memperkuat kapasitas teknologi dalam negeri.
Investasi tersebut menjadi salah satu fondasi kemampuan Tiongkok mengejar ketertinggalan di berbagai bidang, mulai dari kendaraan listrik, baterai, panel surya, hingga kecerdasan buatan.
Bagi Indonesia, hilirisasi mineral seperti nikel dan bauksit tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fasilitas pengolahan. Penguasaan teknologi, kemampuan rekayasa, dan ketersediaan tenaga ahli nasional harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang.
Indonesia harus mampu mencetak insinyur, ilmuwan, dan teknokrat yang tidak hanya mengoperasikan teknologi impor, tetapi juga mengembangkan inovasi sendiri.
Dalam aspek pengentasan kemiskinan, Keyu Jin mengulas pendekatan targeted poverty alleviation yang diterapkan Tiongkok. Pemerintah melakukan pemetaan kondisi rumah tangga miskin, membangun infrastruktur desa, serta menghubungkan produk masyarakat dengan pasar yang lebih luas.
Pendekatan tersebut memberikan pelajaran bahwa pengentasan kemiskinan membutuhkan kebijakan yang terukur dan sesuai dengan kondisi masyarakat.
Di Indonesia, integrasi data sosial ekonomi, program Makan Bergizi Gratis yang melibatkan petani dan peternak lokal, serta penguatan koperasi desa dapat menjadi instrumen untuk memperluas manfaat pembangunan hingga ke tingkat akar rumput.
Keberhasilan pembangunan pada akhirnya tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kemandirian Nasional di Tengah Rivalitas Global
Dalam konteks geopolitik, Keyu Jin menjelaskan bahwa Tiongkok telah berkembang melampaui status sebagai pabrik dunia. Negara tersebut kini memiliki kapasitas penelitian, pengembangan teknologi, dan pasar konsumen yang membuatnya sulit digantikan dalam rantai pasok global.
Untuk menghadapi tekanan eksternal, Tiongkok mengembangkan strategi Dual Circulation atau Sirkulasi Ganda, yakni memperkuat pasar domestik dan kemandirian teknologi sembari tetap mempertahankan keterbukaan terhadap perdagangan serta investasi internasional.
Pendekatan ini memiliki relevansi dengan politik luar negeri bebas aktif Indonesia.
Di tengah rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, Indonesia perlu menjaga ruang diplomasi dan kerja sama dengan berbagai kekuatan dunia. Kepentingan nasional harus menjadi dasar dalam membangun hubungan dengan mitra dari Barat maupun Timur.
Agenda hilirisasi, swasembada pangan, dan energi juga merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan ekonomi nasional agar tidak mudah terguncang oleh perubahan geopolitik dan krisis eksternal.
Namun, kemandirian tidak berarti menutup diri dari dunia internasional. Justru, kemampuan membangun industri nasional harus disertai keterbukaan terhadap investasi, teknologi, dan kerja sama yang memberikan nilai tambah bagi Indonesia.
Pelajaran Tiongkok Bukan untuk Ditiru Mentah-Mentah
Keunggulan utama The New China Playbook terletak pada kemampuannya menjelaskan transformasi ekonomi melalui pendekatan yang tidak terjebak pada pertentangan ideologi kapitalisme dan sosialisme.
Keyu Jin tidak sekadar memuji keberhasilan Tiongkok. Ia juga menguraikan persoalan struktural yang muncul dari model pembangunan negara tersebut.
Karena itu, Indonesia perlu membaca pengalaman Tiongkok secara kritis. Sistem politik partai tunggal, sejarah, dan karakter sosial budaya Tiongkok berbeda dengan Indonesia yang merupakan negara demokrasi majemuk dengan sistem desentralisasi politik.
Kecepatan pengambilan keputusan di Tiongkok juga tidak terlepas dari karakter sistem politiknya. Indonesia tidak seharusnya mengorbankan partisipasi publik, supremasi hukum, dan mekanisme pengawasan demokratis demi mengejar percepatan pembangunan.
Setiap kebijakan pembangunan harus tetap berlandaskan Pancasila, menghormati hak konstitusional warga negara, dan menjamin keadilan sosial.
Pada akhirnya, The New China Playbook memberikan satu pelajaran penting: keberhasilan pembangunan tidak ditentukan oleh satu resep ideologi tertentu, melainkan oleh kemampuan negara merancang kebijakan yang pragmatis, membangun institusi yang efektif, mengembangkan sumber daya manusia, dan beradaptasi terhadap perubahan zaman.
Indonesia memiliki modal geopolitik, sumber daya alam, serta bonus demografi untuk menjadi kekuatan ekonomi utama dunia. Tantangannya adalah bagaimana seluruh potensi tersebut dikelola menjadi produktivitas, inovasi, dan kesejahteraan yang merata.
Dengan mengambil pelajaran dari kelincahan eksekusi pembangunan, investasi sumber daya manusia, dan penguatan industri Tiongkok, tanpa kehilangan jati diri demokrasi serta nilai keadilan sosial Pancasila, Indonesia memiliki peluang besar mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045 sebagai bangsa yang berdaulat, mandiri, dan sejahtera. []
Penulis adalah Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah Republik Indonesia, Direktur Geopolitik GREAT Institute, dan Dosen Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia juga telah menulis sejumlah buku, antara lain Perdamaian yang Buruk, Perang yang Baik dan Reunifikasi Korea: Game Theory.















































































