
BANJARMASIN : Tiga kepala desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan, didakwa menerima uang total Rp1.221.125.000 dari dugaan pungutan fee administrasi dan kerja sama desa dalam proses pembebasan lahan untuk aktivitas pertambangan PT Antang Gunung Meratus (AGM).
Ketiga terdakwa masing-masing Suriani, Kepala Desa Madang; Sudi Hidayat, Kepala Desa Batu Bini; dan Toar Larry Smith Pangemanan, Kepala Desa Padang Batung. Dugaan pungutan tersebut kini bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin.
Dakwaan terhadap ketiganya dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Robin Pratama, SH, dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan dalam sidang perdana, Rabu (18/11/2026). Pemeriksaan perkara dilakukan secara terpisah karena masing-masing terdakwa memiliki berkas perkara sendiri.
Dalam dakwaan, jaksa menguraikan adanya pola permintaan uang sebesar Rp500 per meter persegi untuk fee administrasi desa dan tambahan Rp1.000 per meter persegi untuk fee kerja sama desa. Permintaan tersebut diduga berkaitan dengan proses pembebasan lahan masyarakat yang masuk wilayah izin usaha pertambangan PT AGM.
Jaksa juga mengungkap dugaan hambatan penandatanganan dokumen pertanahan, termasuk Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT), apabila permintaan pembayaran belum dipenuhi perusahaan.
Manager Land Acquisition PT AGM, Christian Samuel, disebut mengetahui persoalan tersebut melalui laporan tim pembebasan lahan di lapangan.
Dalam perkara Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2026/PN Bjm, Suriani didakwa menerima uang Rp492.628.500 selama periode 2022 hingga 2025. Jumlah itu terdiri atas Rp334.179.000 dari fee administrasi desa dan Rp158.449.500 dari fee kerja sama desa.
Jaksa menyebut uang fee administrasi diterima langsung oleh Suriani dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Sementara uang kerja sama desa dikumpulkan melalui tim yang dibentuknya, kemudian dilaporkan, digunakan untuk operasional, serta dibagikan kepada anggota tim. Seluruh penerimaan tersebut disebut tidak dicatat dalam pembukuan maupun rekening kas Desa Madang.
Terdakwa kedua, Sudi Hidayat, dalam perkara Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2026/PN Bjm, didakwa menerima Rp593.346.000. Rinciannya, Rp365.599.500 dari fee administrasi desa dan Rp227.746.500 dari fee kerja sama desa.
Dalam dakwaan, pungutan administrasi disebut diterima langsung oleh Sudi, sedangkan fee kerja sama desa dikumpulkan melalui tim yang dibentuknya. Salah satu perangkat Desa Batu Bini, Bulqiati Rahmini, disebut diperintahkan mencairkan cek pembayaran fee kerja sama desa dan melaporkan hasilnya kepada terdakwa.
Dari uang tersebut, Bulqiati disebut menerima Rp20.800.000 untuk operasional desa, sementara Rp199.746.500 lainnya disebut dikuasai Sudi. Jaksa menilai penerimaan itu tidak memiliki dasar hukum serta tidak tercatat sebagai pendapatan dalam anggaran maupun kas Pemerintah Desa Batu Bini.
Sementara itu, Toar Larry Smith Pangemanan dalam perkara Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2026/PN Bjm didakwa menerima Rp135.151.500 selama November 2022 hingga Juli 2025.
Uang tersebut terdiri atas Rp86.169.000 dari fee administrasi desa yang disebut diterima langsung oleh terdakwa dan Rp48.982.500 dari fee kerja sama desa yang diserahkan kepada tim bentukan terdakwa.
Jaksa dalam dakwaan menguraikan, pembentukan tim tersebut diduga bertujuan agar pungutan terlihat sebagai kegiatan resmi pemerintah desa. Permintaan fee kerja sama desa juga disebut dituangkan dalam surat tertanggal 19 Agustus 2024. Ketika permintaan itu tidak dipenuhi, proses pembebasan lahan disebut kembali mengalami hambatan.
Secara keseluruhan, JPU mendalilkan para terdakwa memanfaatkan kewenangan jabatan sebagai kepala desa untuk meminta pembayaran kepada perusahaan. Pungutan tersebut dipersoalkan karena diduga tidak memiliki dasar hukum, tidak ditetapkan melalui peraturan desa maupun ketentuan daerah, serta tidak dimasukkan dalam administrasi keuangan desa.
Ketiga terdakwa dijerat ketentuan tindak pidana korupsi, di antaranya Pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Jaksa juga menyusun dakwaan alternatif terkait dugaan penerimaan hadiah atau janji yang berhubungan dengan kekuasaan maupun kewenangan jabatan dan dilakukan secara berlanjut.
Atas dakwaan tersebut, ketiga terdakwa melalui penasihat hukum masing-masing menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan.
Majelis hakim kemudian menjadwalkan sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi guna menguji fakta-fakta yang diuraikan dalam dakwaan.















































































