Oleh: Ir. H. Indra Utama, M.PWK., IPU.
Ketua Umum DPP ABPEDNAS Indonesia dan
Presiden AREA Indonesia
Korupsi merupakan ancaman paling serius terhadap masa depan Indonesia. Ancaman ini bahkan lebih berbahaya daripada krisis ekonomi, karena korupsi menghancurkan fondasi negara dari dalam. Ketika uang rakyat dicuri, yang hilang bukan sekadar angka dalam laporan keuangan negara, tetapi juga kesempatan jutaan anak memperoleh pendidikan yang layak, akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, hingga harapan masyarakat untuk hidup lebih sejahtera.
Indonesia sesungguhnya memiliki modal besar untuk menjadi negara maju. Kekayaan sumber daya alam, bonus demografi, letak geografis yang strategis, serta potensi ekonomi domestik merupakan kekuatan yang tidak dimiliki banyak negara. Namun, semua potensi itu tidak akan menghasilkan kesejahteraan apabila korupsi terus menggerogoti sendi-sendi pemerintahan.
Menurut Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index/CPI) yang diterbitkan oleh Transparency International, Indonesia masih berada pada kelompok negara yang menghadapi tantangan serius dalam tata kelola pemerintahan. Meskipun terdapat perbaikan dibanding beberapa tahun sebelumnya, posisi Indonesia masih tertinggal dari sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi masih harus diperkuat.
Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menciptakan biaya ekonomi yang sangat besar (high cost economy). Investor menjadi ragu menanamkan modal, proses perizinan menjadi tidak efisien, proyek pembangunan mengalami pembengkakan biaya, daya saing nasional menurun, dan pada akhirnya masyarakatlah yang harus menanggung beban tersebut.
Sebagai Ketua Umum DPP ABPEDNAS Indonesia, saya melihat secara langsung bahwa dampak korupsi sangat terasa hingga ke desa-desa. Dana desa yang seharusnya digunakan untuk membangun jalan, saluran irigasi, fasilitas kesehatan, ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, dapat kehilangan manfaat apabila terjadi penyimpangan. Yang menjadi korban bukan hanya pemerintah, tetapi masyarakat desa yang kehilangan kesempatan meningkatkan kesejahteraannya.
Demikian pula sebagai Presiden AREA Indonesia, saya memahami bahwa korupsi dalam sektor pertanahan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, maupun pembangunan infrastruktur akan meningkatkan biaya produksi sektor properti. Akibatnya harga rumah menjadi semakin mahal, investasi melambat, dan target pemerintah menyediakan hunian layak bagi masyarakat menjadi semakin sulit dicapai.
Hukuman Penjara Belum Memberikan Efek Jera
Selama ini pemberantasan korupsi lebih banyak berorientasi pada penghukuman badan. Banyak pelaku korupsi dipidana penjara, tetapi tidak sedikit yang masih dapat menikmati kekayaan hasil kejahatannya.
Kondisi ini melahirkan persepsi bahwa korupsi masih memberikan keuntungan. Hukuman kehilangan kebebasan selama beberapa tahun dianggap sebanding dengan aset yang tetap dapat dinikmati oleh keluarga atau jaringan pelaku.
Karena itu, paradigma pemberantasan korupsi harus berubah. Negara tidak cukup hanya menghukum pelaku, tetapi juga harus memastikan seluruh hasil kejahatan dirampas melalui mekanisme hukum yang adil dan transparan. Tidak boleh ada satu rupiah pun hasil korupsi yang tetap menjadi milik pelaku.
Prinsip inilah yang dikenal luas sebagai memiskinkan koruptor.
Prinsip tersebut bukanlah bentuk balas dendam negara, melainkan implementasi keadilan sosial. Koruptor telah memiskinkan rakyat; oleh sebab itu, negara wajib mengembalikan seluruh hasil kejahatan kepada rakyat melalui mekanisme pemulihan aset (asset recovery).
Belajar dari Negara Lain
Sejumlah negara menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan kombinasi antara penegakan hukum yang tegas, sistem pemerintahan yang transparan, dan budaya integritas.
Singapura menerapkan sistem birokrasi yang bersih, pelayanan publik berbasis digital, serta penegakan hukum tanpa pandang bulu. Lembaga antikorupsinya memiliki kewenangan yang kuat dan didukung komitmen politik yang konsisten.
Hong Kong berhasil menekan korupsi melalui pendekatan tiga pilar: penindakan yang tegas, pencegahan melalui perbaikan sistem, dan pendidikan antikorupsi kepada masyarakat.
Di negara-negara Nordik seperti Denmark dan Finlandia, transparansi anggaran, pelayanan publik yang sederhana, serta budaya integritas menjadikan korupsi berada pada tingkat yang sangat rendah.
Indonesia tidak harus menyalin seluruh model tersebut, tetapi dapat mengambil pelajaran bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi selalu ditopang oleh kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan kepemimpinan yang berintegritas.
Lima Agenda Nasional
Menurut hemat saya, terdapat lima agenda besar yang harus menjadi prioritas nasional.
Pertama, memperkuat penegakan hukum yang independen, profesional, dan bebas intervensi politik.
Kedua, mempercepat pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi sehingga kerugian negara dapat dikembalikan untuk membiayai pembangunan.
Ketiga, mempercepat digitalisasi seluruh layanan publik guna menutup ruang terjadinya suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan kewenangan.
Keempat, memperkuat pendidikan karakter dan integritas sejak usia dini agar budaya antikorupsi tumbuh dalam kehidupan masyarakat.
Kelima, meningkatkan partisipasi masyarakat, media, perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, serta lembaga pengawasan dalam mengawal penggunaan anggaran negara.
Desa sebagai Garda Terdepan
ABPEDNAS memandang bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Pengawasan yang baik bukan untuk mencari kesalahan kepala desa, tetapi memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai perencanaan, tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Budaya transparansi anggaran desa harus menjadi gerakan nasional. Semakin terbuka informasi kepada masyarakat, semakin kecil peluang terjadinya penyimpangan.
Korupsi adalah Pengkhianatan terhadap Generasi Mendatang
Korupsi bukan hanya kejahatan terhadap hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap generasi mendatang. Setiap anggaran yang dikorupsi berarti mengurangi kesempatan anak-anak Indonesia memperoleh masa depan yang lebih baik.
Oleh sebab itu, pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti sebagai slogan. Ia harus menjadi gerakan nasional yang melibatkan seluruh elemen bangsa.
Indonesia tidak akan menjadi negara maju apabila korupsi masih dianggap sebagai budaya. Sebaliknya, Indonesia akan menjadi bangsa besar apabila integritas menjadi fondasi utama penyelenggaraan negara.
Sudah saatnya kita menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada tempat bagi koruptor di negeri ini. Hukuman harus memberikan efek jera, aset hasil kejahatan harus dirampas sesuai proses hukum, dan setiap rupiah yang berhasil diselamatkan harus dikembalikan untuk membangun sekolah, rumah sakit, jalan, irigasi, perumahan rakyat, dan kesejahteraan masyarakat.
Koruptor telah memiskinkan rakyat. Maka, memiskinkan koruptor melalui penegakan hukum yang adil dan pemulihan seluruh aset hasil kejahatan merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Bangsa ini tidak kekurangan anggaran. Bangsa ini terlalu sering kehilangan anggaran karena korupsi. Saatnya Indonesia memenangkan perang melawan korupsi demi mewariskan negeri yang lebih bersih, adil, dan sejahtera kepada generasi yang akan datang.
