Bogor, BeritaDesa.co.id – Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), Hengky Effendi,SE,MA. bersama Wakil Sekretaris Jenderal DPP ABPEDNAS Hendra Gunawan, SE. didampingi sejumlah Pengurus DPD ABPEDNAS Prop.Jawa Barat dan DPC ABPEDNAS Kabupaten Bogor, menghadiri undangan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia (BP Taskin).
Kehadiran tersebut dalam rangka Seminar Nasional Integrasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) dengan Data Desa Presisi (DDP) bersama Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagai basis pemutakhiran data mikro yang akurat, dan berkelanjutan, guna mendukung percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia, bertempat di Auditorium Abdul Muis Nasoetion, Kampus IPB, Jalan Dramaga, Bogor, Provinsi Jawa Barat. (Senin 22/12/2025)
Pada kesempatan itu, Hengky Effendi, menegaskan bahwa desa merupakan titik awal dan Pondasi utama pembangunan nasional. oleh karenanya validitas dan presisi data desa menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran.
“Integrasi DT-SEN dengan Data Desa Presisi adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa kebijakan negara benar-benar berbasis pada kondisi riil masyarakat desa. Abpednas siap menjadi mitra aktif pemerintah dalam memastikan kualitas data desa melalui peran pengawasan, aspirasi, dan partisipasi BPD (Badan Permusyawaratan Desa)” ujar Hengky
Sementara Hendra Gunawan, menyampaikan “Sinergi lintas lembaga antara BP Taskin, antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi desa seperti Abpednas sangat penting untuk meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial dan pemberdayaan Masyarakat” (Senin 22/12/2025)
Kegiatan ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi nasional dalam membangun satu sistem data sosial ekonomi yang terintegrasi dari tingkat desa hingga nasional, sehingga program pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan.
Abpednas menegaskan komitmennya untuk terus mendukung agenda nasional pengentasan kemiskinan melalui penguatan peran BPD, peningkatan kualitas tata kelola desa, serta pemanfaatan data desa presisi sebagai dasar pengambilan kebijakan publik, (HK).
