JAKARTA : Guru Besar Ekonomi Politik Universitas Nasional, Yuddy Chrisnandi, meminta seluruh elemen politik menghormati kewenangan konstitusional Presiden Prabowo Subianto dalam mengusulkan calon pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah mengundurkan diri.
Menurut Yuddy, mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden telah diatur secara jelas dalam konstitusi. Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon, sedangkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bertugas memilih salah satu di antara calon tersebut.
“Konstitusi kita sangat jelas. Ketika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih Wakil Presiden dari calon yang diajukan oleh Presiden. Secara formil, Presiden memang mengajukan dua nama. Namun secara substansi, konstitusi menempatkan Presiden sebagai pihak yang menentukan siapa yang layak mendampinginya,” ujar Yuddy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden pada Kamis (12/11/2026). Surat pengunduran diri itu telah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo dan pimpinan MPR RI.
Yuddy menilai, dalam sistem presidensial, Presiden merupakan pemegang tanggung jawab tertinggi penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, sosok yang akan mendampinginya hingga akhir masa jabatan 2029 harus mempertimbangkan kebutuhan pemerintahan dan hubungan kerja yang solid.
“Maka wajar dan sah jika Presiden memiliki preferensi pribadi tentang siapa yang paling tepat mendampinginya. Preferensi itu bukan selera semata, melainkan kebutuhan tata kelola. Tidak ada pemimpin yang bisa bekerja efektif dengan wakil yang tidak ia percayai sepenuhnya,” kata mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut.
Ia mengakui, usulan nama calon Wakil Presiden dapat datang dari berbagai pihak, termasuk partai politik, tokoh masyarakat, maupun kelompok lainnya. Namun, menurut dia, dinamika tersebut harus tetap menghormati kewenangan Presiden sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Yuddy juga mengingatkan anggota MPR agar memahami kebutuhan Presiden dalam menentukan calon pendampingnya. Menurutnya, soliditas hubungan Presiden dan Wakil Presiden menjadi salah satu faktor penting bagi efektivitas pemerintahan.
Dari perspektif ekonomi politik, Yuddy menyebut ada sejumlah kriteria yang perlu dimiliki calon Wakil Presiden. Selain memiliki kepercayaan Presiden, figur tersebut harus mampu membangun komunikasi dengan parlemen dan berbagai kekuatan politik, termasuk kelompok di luar koalisi pemerintahan.
Kemampuan memahami kebijakan ekonomi dan pengelolaan anggaran negara juga dinilai penting. Terlebih, Indonesia masih menghadapi tekanan ekonomi global yang membutuhkan koordinasi kebijakan dan kepastian politik.
“Wakil Presiden yang terbiasa mengawal kebijakan ekonomi dan keuangan negara akan memperkuat kepercayaan investor, sekaligus memastikan program-program Presiden mendapat dukungan anggaran yang tepat,” ujarnya.
Selain itu, Yuddy menilai calon Wakil Presiden harus memiliki kemampuan berdialog, menjembatani perbedaan kepentingan, serta menyelesaikan persoalan melalui komunikasi politik.
Ia menekankan bahwa posisi Wakil Presiden dalam sistem presidensial seharusnya menjadi penguat kepemimpinan Presiden, bukan membangun pusat kekuasaan tersendiri.
“Yang dibutuhkan adalah sosok yang terbiasa bekerja tanpa membangun panggung sendiri, yang lebih memilih menyelesaikan persoalan di balik layar daripada mencari sorotan. Wakil seperti itulah yang benar-benar meringankan beban Presiden,” tuturnya.
Yuddy juga mengingatkan agar proses pengisian jabatan Wakil Presiden tidak berlarut-larut. Ketidakpastian politik yang berkepanjangan, menurutnya, berpotensi memengaruhi kepercayaan pasar dan dunia usaha.
“Semakin cepat semua pihak menghormati pilihan Presiden, semakin cepat pemerintahan kembali utuh dan fokus bekerja untuk rakyat,” pungkasnya.
