JAKARTA : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPP ABPEDNAS) Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kapolri Suyudi Ario Seto dan jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam memberantas jaringan narkoba hingga ke pelosok desa.
Ketua Umum DPP ABPEDNAS Indonesia, Indra Utama, menegaskan bahwa narkoba merupakan ancaman serius bagi masa depan bangsa. Peredarannya tidak lagi bisa dipandang sebagai persoalan perkotaan, karena jaringan narkotika berpotensi menyusup hingga ke lingkungan masyarakat desa dan menyasar generasi muda, merusak keluarga, serta melemahkan ketahanan sosial masyarakat.
“Perang terhadap narkoba harus dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga, RT/RW, dusun hingga desa. Jangan sampai desa yang seharusnya menjadi tempat tumbuhnya generasi sehat, produktif, dan berkarakter justru menjadi sasaran jaringan peredaran narkoba,” tegas Indra Utama.
Ia menilai, desa memiliki posisi strategis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Kedekatan masyarakat dengan lingkungan sosialnya memungkinkan munculnya kepedulian dan deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.
Dalam hal ini, ABPEDNAS menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), pemerintah daerah, pemerintah desa, serta berbagai elemen masyarakat dalam membangun gerakan Desa Bersih Narkoba (Bersinar).
Indra menyebut, anggota BPD memiliki peran penting karena berada dekat dengan masyarakat dan memahami kondisi sosial di wilayah masing-masing. Peran tersebut dapat diwujudkan melalui edukasi, deteksi dini, pengawasan sosial, serta mendorong pemerintah desa memberikan perhatian terhadap program pencegahan penyalahgunaan narkotika sesuai ketentuan perundang-undangan.
ABPEDNAS juga mendorong Kapolri memperkuat pemberantasan jaringan narkoba hingga ke akar-akarnya, termasuk bandar, pengedar, pemasok, dan jaringan distribusi tanpa pandang bulu.
Selain penindakan tegas, pengawasan di desa terpencil, wilayah perbatasan, kawasan pesisir, dan daerah rawan peredaran narkotika juga perlu ditingkatkan. Sinergi Polri, BNN, BPD, pemerintah desa, dan masyarakat dinilai menjadi kunci untuk mempersempit ruang gerak jaringan narkoba.
Langkah lainnya mencakup edukasi berkelanjutan kepada pelajar, pemuda, dan keluarga, serta mendorong rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba sesuai ketentuan hukum. ABPEDNAS juga menekankan pentingnya perlindungan bagi masyarakat dan aparat desa yang berani melaporkan dugaan peredaran narkotika melalui mekanisme yang aman.
Indra menegaskan, pemberantasan narkoba bukan semata-mata tugas kepolisian, melainkan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Karena itu, diperlukan keberanian masyarakat untuk menolak, melaporkan, dan tidak memberikan ruang bagi jaringan peredaran narkoba di lingkungannya.
“Jangan biarkan narkoba merusak desa kita. Jangan biarkan generasi muda kehilangan masa depannya karena narkoba. Kami mendukung Kapolri untuk bertindak tegas terhadap bandar dan pengedar narkoba. Desa harus menjadi benteng pertahanan bangsa, bukan ladang peredaran narkoba,” ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan nyata, ABPEDNAS siap menggerakkan jaringan organisasinya mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga desa untuk memperkuat gerakan pencegahan dan pemberantasan narkoba.
Melalui semangat “Membangun Desa Menata Kota”, ABPEDNAS mengajak seluruh anggota BPD, kepala desa, perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, dan seluruh warga untuk bersatu menyatakan perang terhadap narkoba demi melindungi generasi muda dan menjaga masa depan bangsa.
