BANJARMASIN : Peluang warga Kota Banjarmasin untuk menunaikan ibadah haji pada musim 2027 diperkirakan semakin terbuka. Pemerintah memproyeksikan sebanyak 1.133 kursi keberangkatan tersedia bagi calon jemaah dari ibu kota Kalimantan Selatan tersebut.
Selain peluang keberangkatan, besaran dana yang perlu disiapkan untuk menyelesaikan pembayaran biaya haji juga diperkirakan lebih terjangkau. Berdasarkan kalkulasi sementara, jemaah diproyeksikan menambah pembayaran sekitar Rp23 juta.
Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Banjarmasin, Ahmad Sya’rani, menjelaskan bahwa alokasi tersebut belum seluruhnya dapat diberikan kepada pemilik nomor porsi yang baru memasuki giliran keberangkatan.
Hal ini lantaran masih terdapat sejumlah jemaah dari periode sebelumnya yang status keberangkatannya belum tuntas. Persoalan penundaan, pembatalan, serta kelengkapan dokumen menjadi beberapa hal yang menyebabkan data mereka harus diperiksa kembali.
Sampai Minggu (08/11/2026), jumlah calon jemaah yang telah memperoleh kepastian administrasi tercatat hampir 800 orang lebih. Adapun sisanya masih menunggu penyelesaian proses pemeriksaan.
“Yang sudah memiliki angka pasti dan terkonfirmasi itu sudah hampir 800 lebih. Sisanya masih ada yang perlu diverifikasi,” kata Sya’rani.
Di luar jumlah tersebut, terdapat sekitar 382 nama yang masuk dalam kelompok jemaah cadangan. Akan tetapi, peluang kelompok ini untuk ikut berangkat masih bergantung pada perkembangan alokasi kursi haji.
Kesempatan mereka terbuka apabila pemerintah kembali memperoleh atau mendistribusikan tambahan kuota untuk Kalimantan Selatan akibat adanya kursi yang belum terisi. Dari alokasi tambahan itu, pemerintah selanjutnya menentukan pembagian untuk setiap daerah.
Karena itu, Sya’rani berharap seluruh jatah keberangkatan yang telah dialokasikan bagi Banjarmasin dapat dimanfaatkan. Optimalisasi kuota dinilai penting agar kesempatan masyarakat menunaikan ibadah haji tidak terbuang percuma.
Ia juga menyebut upaya peningkatan pelayanan terus dilakukan, termasuk mengatasi persoalan panjangnya masa tunggu keberangkatan yang selama ini menjadi perhatian calon jemaah.
Persoalan biaya juga menjadi perhatian menjelang musim haji mendatang. Dari hasil perhitungan sementara, nominal yang masih harus dibayarkan jemaah diperkirakan sekitar Rp23 juta. Angka tersebut merupakan sisa kewajiban setelah memperhitungkan setoran awal, dana yang tersimpan dalam rekening virtual, serta nilai manfaat pengelolaan dana haji.
Namun, perkiraan itu belum dapat dijadikan patokan pembayaran. Pemerintah masih harus menetapkan besaran resmi melalui regulasi dan Keputusan Presiden mengenai biaya penyelenggaraan ibadah haji.
Sya’rani mengingatkan bahwa nominal akhir bisa berbeda antara satu kelompok keberangkatan dan kelompok lainnya karena dipengaruhi wilayah serta embarkasi yang digunakan.
Dengan demikian, calon jemaah diimbau tidak terburu-buru menjadikan angka sementara tersebut sebagai ketentuan final.
Dalam menentukan siapa yang berhak mengisi kursi tersisa, pemerintah juga menerapkan mekanisme berdasarkan skala prioritas. Kelompok yang mendapat perhatian meliputi jemaah dengan kategori tertentu, mereka yang terkendala persoalan sistem, pendamping lansia dan penyandang disabilitas, penggabungan anggota keluarga atau mahram, serta jemaah yang tercatat sebagai cadangan.
Menurut Sya’rani, kebijakan pengaturan keberangkatan harus tetap memperhatikan pemerataan kesempatan. Masyarakat yang belum pernah menunaikan ibadah haji menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian dalam proses penentuan prioritas.
Melalui proyeksi 1.133 kursi keberangkatan tersebut, Kementerian Haji dan Umrah Kota Banjarmasin berharap pelayanan penyelenggaraan haji semakin optimal. Pada saat bersamaan, penataan kuota diharapkan mampu membuka kesempatan lebih luas bagi warga yang telah lama menantikan giliran berangkat ke Tanah Suci.
