PALANGKA RAYA : Penanganan dugaan penipuan berkedok arisan online, jual beli arisan (Jubel), dan dana pinjaman (Dapin) yang menyeret perempuan berinisial NHP alias Aca memasuki babak baru.
Sampai berita ini diturunkan, sudah 19 orang yang mengaku mengalami kerugian mendatangi Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk melaporkan perkara tersebut secara resmi, Minggu (08/11/2026).
Laporan terbaru ini memperpanjang daftar pihak yang mengaku menjadi korban. Berdasarkan pendataan sementara, jumlah korban diperkirakan telah melebihi 300 orang. Sementara nilai kerugian secara keseluruhan ditaksir berkisar Rp3 miliar hingga Rp4 miliar.
Penasihat hukum para pelapor, Jefriko Seran, menyampaikan bahwa laporan 19 orang tersebut telah diterima Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kalteng dan tercatat sebagai laporan polisi (LP).
Ia menegaskan, langkah hukum tersebut merupakan tindak lanjut setelah berbagai upaya penyelesaian sebelumnya tidak membuahkan hasil.
“Ini sudah berbentuk Laporan Polisi, bukan Dumas lagi. Tadi langsung diterima oleh pihak kepolisian. Kawan-kawan di Polda Kalteng juga menyampaikan akan bertindak cepat menangani perkara ini. Sebab, kalau dibiarkan, dikhawatirkan semakin banyak korbannya,” kata Jefriko kepada wartawan.
Menurutnya, 19 pelapor tersebut baru sebagian kecil dari masyarakat yang diduga terdampak. Informasi yang dihimpun pihaknya menunjukkan korban tersebar di sejumlah daerah, antara lain Kota Palangka Raya, Kabupaten Kapuas, Gunung Mas, dan wilayah lainnya di Kalteng.
Jefriko menjelaskan, persoalan ini diduga berawal dari aktivitas arisan daring yang berlangsung sejak Maret 2026. Pada tahap awal, kegiatan tersebut disebut berjalan sebagaimana mekanisme arisan pada umumnya.
Namun, memasuki Oktober 2026, pola transaksi diduga mengalami perubahan. Para peserta mulai ditawari pembelian slot arisan dengan nilai pembayaran tertentu dan iming-iming pencairan dana lebih besar pada waktu yang telah dijanjikan.
Skema tersebut membuat sejumlah orang tertarik karena selisih antara uang pembelian dan nominal pencairan dianggap sebagai keuntungan.
Dalam praktiknya, nilai transaksi yang ditawarkan bervariasi, mulai dari jutaan hingga ratusan juta rupiah. Salah satu contoh yang disampaikan kuasa hukum adalah pembelian slot senilai Rp40 juta dengan janji pencairan Rp57 juta. Transaksi lainnya mencapai Rp70 juta dengan iming-iming pengembalian Rp80 juta.
Akan tetapi, ketika waktu pencairan tiba, sejumlah peserta disebut tidak menerima uang sebagaimana kesepakatan. Dana yang telah disetorkan pun belum kembali kepada para korban.
“Contohnya, ada yang membeli Rp40 juta, dijanjikan nanti mendapatkan Rp57 juta. Bahkan ada juga yang membeli Rp70 juta dan dijanjikan mendapatkan Rp80 juta. Tetapi, ketika tanggal pencairan yang sudah ditentukan tiba, uang para korban tidak dibayarkan,” jelasnya.
Kuasa hukum juga mengungkapkan adanya dugaan penggunaan dana dari peserta untuk memenuhi pembayaran transaksi peserta lainnya. Informasi tersebut, menurutnya, pernah disampaikan terlapor kepada sejumlah korban ketika mereka berupaya meminta penjelasan.
Pola perputaran uang tersebut diduga terus berlangsung hingga pembayaran tidak lagi dapat dipenuhi. Kondisi inilah yang kemudian memicu munculnya banyak keluhan dan tuntutan pengembalian dana.
“Terduga pelaku mengakui bahwa uang para korban diputar. Jadi, misalnya ada orang yang membeli, kemudian uangnya digunakan lagi untuk transaksi berikutnya, begitu terus. Namun, pada akhirnya uang itu habis,” ungkap Jefriko.
Selain meminta dugaan penipuan dan penggelapan tersebut diusut, pihak kuasa hukum juga meminta penyidik menelusuri kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Jefriko menyatakan, pihaknya tengah menyiapkan sejumlah informasi dan bukti untuk diserahkan kepada penyidik. Informasi yang diterima para korban di antaranya berkaitan dengan dugaan pembelian telepon seluler iPhone 17 untuk suami terlapor serta perjalanan ke Bali dan Jakarta dalam beberapa pekan terakhir.
Meski demikian, dugaan keterkaitan pengeluaran tersebut dengan dana milik korban masih perlu dibuktikan melalui penyelidikan dan penelusuran aliran keuangan.
“Kita juga sedang mengejar kemungkinan penerapan adanya TPPU. Ada beberapa bukti yang akan kita ajukan kepada penyidik. Kita menduga perlu ditelusuri apakah sumber uang tersebut berasal dari dana yang disetorkan oleh para korban,” tegasnya.
Jefriko menambahkan, sebelum membawa perkara ini ke ranah hukum, sejumlah korban telah berusaha meminta penyelesaian secara kekeluargaan dengan mendatangi terlapor maupun keluarganya. Namun, karena belum ditemukan penyelesaian, mereka akhirnya memilih menempuh jalur hukum.
Para korban kini berharap penyidik dapat mengungkap secara terang mekanisme transaksi, menelusuri pergerakan dana, serta memeriksa kemungkinan adanya aset yang berkaitan dengan uang yang telah disetorkan.
Bagi para pelapor, prioritas utama saat ini bukan lagi memperoleh keuntungan sebagaimana yang pernah dijanjikan, melainkan mendapatkan kembali uang pokok mereka.
“Pada prinsipnya, para korban ingin tidak ada lagi korban berikutnya di Kalteng. Mereka ingin uangnya kembali. Bahkan, korban tidak mempermasalahkan keuntungan lagi. Setidaknya modal mereka bisa kembali,” pungkasnya.
Dengan jumlah korban yang diperkirakan mencapai ratusan orang, pihak kuasa hukum memperkirakan laporan serupa masih berpotensi bertambah seiring semakin banyaknya masyarakat yang mengambil langkah hukum.
