BANJARMASIN : Hari-hari ini muncul keluh-kesah di masyarakat yang bisa dirumuskan dengan sederhana: mengapa suara rakyat tidak digubris? Ini terkait peluncuran berbagai kebijakan yang dianggap tidak mendengar atau tidak dilandaskan pada aspirasi rakyat.
Muncul tudingan bahwa kebijakan disusun dengan cara-cara tertutup dan terkesan ingin menghindari keterlibatan publik secara luas. Manakala pertanyaan itu dibawa ke ranah politik tentu akan memunculkan perdebatan tak berujung, sebab masing-masing pihak menyorongkan pendapat dan dalihnya.
Tulisan ini tidak ingin masuk ke ranah itu, juga bukan pada perkara benar-tidaknya keputusan yang telah diambil, namun pada soal mengapa sampai muncul tuduhan bahwa suara rakyat tak didengar? Atau, mengapa sampai bisa terjadi suatu proses yang, seperti dikatakan, telah mengabaikan suara rakyat?
Lalu siapa rakyat? Apakah rakyat berarti individu-individu tempat setiap pribadi berhak menyatakan dirinya sebagai rakyat? Atau seperti apa? Masalahnya, jika suara rakyat tidak didengar, apa yang bisa ditempuh? Pada titik inilah kita butuh kajian dan dialog untuk bersama-sama berefleksi, agar dalam berdemokrasi suara rakyat tidak mudah ditelikung oleh demokrasi prosedural.
Perjalanan demokrasi dalam sejarah pun harus direfleksi, terutama untuk lebih memahami mengapa suatu orde yang mengklaim dirinya bekerja dengan demokrasi. Padahal yang terjadi demokrasi Indonesia menjadi cacat, antara lain, karena kian berkurangnya kebebasan warga beraspirasi dan berekspresi. Juga kian menyempitnya kebebasan warga menyatakan pendapat, termasuk yang tidak menyenangkan penguasa dan elite politik.
Pertanyaannya: mengapa demokrasi kita mudah mengalami kemerosotan? Sebagai bangsa, sudah waktunya kita menyelamatkan demokrasi dan punya konsep baku yang diwujudkan dalam tata-hidup bersama yang benar-benar menjamin ditempatkannya rakyat sebagai subjek dalam praktik demokrasi.
Oleh karena itu tatanan demokrasi tanpa rakyat ini haruslah disudahi. Lebih dari memubazirkan energi hingga memorak-porandakan tata harmoni hidup bersama. Demokrasi tanpa rakyat ini jelas-jelas telah mengenyahkan makna paling hakiki dari perjuangan kemerdekaan kita. Sebab negara seharusnya adalah rakyat, keadilan dan cita-cita bersama, bukan hanya lembaga kekuasaan.
Oleh : Pribakti B S.OpG *)
Penulis adalah dokter senior RSUD Ulin Banjarmasin
