BANJARMASIN : Persoalan kelebihan kapasitas atau overcapacity lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di Kalimantan Selatan (Kalsel) kian mengkhawatirkan. Dengan daya tampung ideal 4.382 orang, jumlah penghuni di 15 unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan mencapai 8.463 orang. Artinya, tingkat hunian telah mencapai 193 persen atau hampir dua kali lipat dari kapasitas yang tersedia.
Berdasarkan data per 3 November 2026, kondisi tersebut menunjukkan beratnya persoalan kepadatan penghuni lapas dan rutan di Banua. Kasus narkotika menjadi penyumbang terbesar, dengan jumlah 6.659 orang atau sekitar 78,7 persen dari total penghuni.
Humas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Kalimantan Selatan, Arbiansyah, mengakui bahwa kelebihan kapasitas masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemasyarakatan di daerah.
“Overkapasitas itu masih terjadi. Namun, kondisi tersebut tersebar dan tidak terpusat hanya pada satu UPT,” ujarnya Senin (09/11/2026).
Menurut Arbiansyah, salah satu upaya untuk mengurangi kepadatan dilakukan melalui redistribusi atau pemindahan warga binaan dari UPT yang mengalami kelebihan kapasitas ke lapas maupun rutan lain yang masih memiliki ruang hunian.
Langkah tersebut, lanjutnya, pernah diterapkan terhadap penghuni Lapas Kelas IIA Banjarmasin yang tingkat keterisiannya cukup tinggi. Sebagian warga binaan kemudian dipindahkan ke sejumlah UPT pemasyarakatan lainnya di Kalsel.
“Kalau ada UPT yang sudah terlalu padat, sebagian warga binaan dapat dipindahkan ke UPT lain yang masih memungkinkan untuk menambah penghuni. Ini yang terus kami lakukan untuk pemerataan,” jelasnya.
Meski demikian, pemindahan warga binaan tidak bisa hanya mempertimbangkan ketersediaan kamar. Kedekatan dengan keluarga juga menjadi faktor penting dalam menentukan lokasi penempatan.
Arbiansyah menjelaskan, banyak warga binaan berharap dapat menjalani masa pidana di wilayah yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggal keluarga. Jarak yang jauh dikhawatirkan menyulitkan keluarga untuk berkunjung dan memberikan dukungan selama proses pembinaan.
“Kedekatan dengan keluarga menjadi salah satu pertimbangan. Kalau terlalu jauh, keluarga akan kesulitan berkunjung. Karena itu, penempatan warga binaan juga harus memperhatikan aspek tersebut,” terangnya.
Di sisi lain, pemerataan fasilitas pemasyarakatan di Kalsel juga masih menjadi pekerjaan rumah. Dari 13 kabupaten/kota, saat ini terdapat 15 UPT pemasyarakatan yang beroperasi. Kabupaten Balangan menjadi satu-satunya daerah yang belum memiliki lapas maupun rutan sendiri.
Persoalan kelebihan kapasitas tersebut tidak hanya terjadi di Kalsel, tetapi juga menjadi masalah nasional. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menyebut tingkat hunian lapas dan rutan secara nasional telah mencapai sekitar 185 persen dari kapasitas ideal.
Yusril menilai pembangunan lapas baru bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi persoalan tersebut. Menurutnya, tingginya jumlah narapidana yang terus masuk, terutama dari perkara narkotika, harus menjadi perhatian dalam pembenahan sistem pemidanaan.
“Kalau persoalan ini hanya diselesaikan dengan membangun lapas baru, sementara jumlah orang yang masuk terus bertambah, maka masalah kelebihan kapasitas akan terus berulang. Karena itu, kita perlu membenahi kebijakan pemidanaan, termasuk dalam penanganan perkara narkotika,” tegasnya.
Sebagai bagian dari upaya pembenahan, pemerintah juga mendorong percepatan revisi Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) saat ini tengah menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai tahapan persiapan perubahan regulasi tersebut.
Salah satu substansi yang menjadi perhatian adalah pembedaan penanganan hukum antara bandar dan pengedar narkotika dengan pengguna yang merupakan korban penyalahgunaan.
Melalui perubahan regulasi tersebut, pengguna narkotika yang memenuhi kriteria sebagai korban penyalahgunaan diharapkan lebih diarahkan menjalani rehabilitasi daripada pidana penjara.
“Kita harus bisa membedakan antara bandar atau pengedar narkotika dengan pengguna yang merupakan korban penyalahgunaan. Bagi mereka yang memenuhi kriteria sebagai korban penyalahgunaan, pendekatan rehabilitasi perlu lebih diutamakan daripada pemenjaraan,” pungkas Yusril.
