BeritaDesa.co.id – Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) menyatakan keprihatinan mendalam atas pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit seluruh pelaku usaha penangkapan ikan demi mendongkrak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kelautan.
Ketua Umum ABPEDNAS, Ir. H. Indra Utama, M.PWK., IPU, menilai bahwa pendekatan fiskal yang terlalu keras dan tidak berpihak pada realita nelayan kecil berpotensi menambah luka struktural dalam sistem tata kelola perikanan nasional.
“ABPEDNAS sebagai rumah besar Anggota BPD seluruh Indonesia melihat pentingnya pemerintah hadir bukan hanya dalam bentuk regulasi, tetapi dalam bentuk empati, perlindungan, dan pemberdayaan. Jangan sampai nelayan yang menjadi ujung tombak ketahanan pangan laut justru diposisikan sebagai beban negara,” ujar Indra .
Nelayan adalah Mitra, Bukan Objek Pemerasan Fiskal
Sebagai negara maritim dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia seharusnya mampu menempatkan nelayan sebagai mitra strategis dalam pembangunan desa pesisir dan pulau-pulau kecil. Namun, kata Indra, kenyataannya masih jauh panggang dari api.
“Bagaimana mungkin nelayan kecil yang hidup dalam ketidakpastian distribusi BBM, akses pembiayaan, dan regulasi yang tumpang tindih, kini dibebani urusan audit dan target pendapatan negara? Ini bentuk cermin retak dari manajemen sektor kelautan kita,” tambahnya.
ABPEDNAS, yang menaungi ribuan Anggota BPD dari desa-desa pesisir hingga perbatasan laut, menyatakan bahwa banyak Anggota BPD telah menerima keluhan dari masyarakat nelayan atas ketidaksesuaian kebijakan KKP di lapangan, mulai dari zona tangkap yang menyulitkan hingga dugaan praktik pungli di pelabuhan.
Dorongan Evaluasi Kinerja KKP dan Reformasi Kebijakan
Ketum ABPEDNAS juga menyoroti pentingnya transparansi dan evaluasi internal di tubuh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebelum mengambil langkah represif terhadap nelayan.
“Jika memang PNBP tidak maksimal, mari kita jujur melihat akarnya. Apakah pengawasan internal lemah? Apakah mafia distribusi BBM masih bermain? Jangan jadikan nelayan kecil sebagai kambing hitam dari kegagalan sistemik,” tegasnya.
Dewan Pakar ABPEDNAS dan Staf Ahli HNSI, Djoko Sungkono, ” Pernyataan Pak Menteri Trenggono terkesan benar tapi kurang tepat bahkan tidak peka dan sangat memprihatikan bagi komunitas nelayan.”
ABPEDNAS Ajak Dialog Terbuka dan Kebijakan Pro-Nelayan
Sebagai mitra strategis pemerintah di tingkat desa, ABPEDNAS menyerukan agar KKP membuka ruang dialog terbuka dengan organisasi nelayan, tokoh masyarakat desa pesisir, serta stakeholder pembangunan desa lainnya.
“Kami siap menjadi jembatan dialog antara pemerintah pusat dengan masyarakat desa pesisir agar kebijakan kelautan tidak sekadar hadir di meja rapat, tapi juga menyentuh realita nelayan di dermaga dan lautan,” pungkas Indra.
ABPEDNAS menegaskan, negeri ini tidak membutuhkan pemecah cermin, tapi pembenah wajah. Jika kinerja sektor kelautan masih buram, jangan salahkan nelayan. Perbaiki sistemnya, kuatkan fondasinya, dan jangan pernah lelah untuk jujur pada realita.
