BeritaDesa.co.id – Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, mengungkapkan kekhawatirannya terkait efektivitas Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dalam upaya mengurangi kemiskinan di pedesaan. Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Ferry menekankan bahwa keberadaan data desa yang akurat sangat penting sebagai landasan operasional Kopdes, guna memastikan program yang dijalankan tepat sasaran dan benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa.
“Saya khawatir koperasi desa ini untung, tapi tidak menurunkan angka kemiskinan,” ujar Ferry dalam Raker bersama Komisi VI, yang dikutip dari Kompas.com, Kamis (10/07/25).
Ia menilai bahwa selama ini upaya pengentasan kemiskinan sering kali didasarkan pada data yang tidak akurat, sehingga pelaksanaannya kurang optimal. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa keakuratan data merupakan landasan utama dalam merumuskan kebijakan publik, termasuk untuk mendukung pengembangan koperasi desa.
“Jangan sampai kebijakan dibuat hanya berdasarkan asumsi atau data semu,” tegasnya.
Ferry mencontohkan kesuksesan Presiden Tiongkok Xi Jinping yang dalam lima tahun berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan melalui strategi pembangunan desa berbasis data presisi. Dengan pendekatan ini, pemerintah Tiongkok mampu mengetahui secara detail siapa yang miskin dan jenis intervensi apa yang paling tepat.
“Ini menjadi praktik yang patut kita pelajari dan terapkan,” tambah Ferry.
Lebih lanjut, ia mengkritisi sejumlah program pengentasan kemiskinan di Indonesia seperti dana desa, bantuan langsung tunai (BLT), dan bantuan sosial, yang dinilainya belum memberikan hasil maksimal karena kelemahan dalam hal pendataan sasaran.
“Sama halnya dengan koperasi desa, kita ingin koperasi ini menjadi solusi, tapi harus dimulai dari pemetaan masalah secara presisi,” jelasnya.
Ferry pun mengusulkan kepada Komisi VI untuk menyusun roadmap nasional penguatan koperasi desa berbasis data. Ia mendorong dibentuknya forum diskusi nasional seperti simposium, guna membahas pentingnya data desa yang valid dan terintegrasi sebagai landasan kebijakan.
“Mohon ini jadi catatan penting dalam rapat dengar pendapat hari ini, bahwa kita perlu forum bersama untuk membahas urgensi data pedesaan yang presisi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pembangunan koperasi desa tidak bisa dilepaskan dari validitas dan integritas data. Untuk itu, sinergi antara pemerintah dan parlemen diperlukan agar koperasi desa benar-benar menjadi alat strategis dalam mengatasi kemiskinan, bukan sekadar entitas ekonomi semata.
