BeritaDesa.co.id – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Desa Bersatu 2025 mencatat sejumlah capaian penting dalam upaya memperkuat sinergi antara pemerintah dan organisasi desa. Acara yang dihadiri oleh 1000 lebih Kepala Desa, Anggota BPD dan Perangkat Desa, dihadiri sejumlah menteri terkait dan kepala badan ini menegaskan komitmen bersama dalam mempercepat pembangunan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Ketua Umum Desa Bersatu, Muhammad Asri Anas menegaskan bahwa Kemendes telah membuka ruang komunikasi yang baik dengan organisasi desa.
“Kami mengapresiasi langkah Kemendes yang terus membangun sinergi dengan organisasi desa. Ini menjadi awal yang baik untuk koordinasi lebih lanjut dalam kebijakan pembangunan desa,” ujarnya.
Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Dirjen Pemdes) langsung merespons permasalahan pencairan Siltap (Penghasilan Tetap) kepala desa dan perangkat desa, serta tunjangan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang masih kecil dan belum dibayarkan di beberapa daerah. Kemendagri memastikan akan segera menindaklanjuti agar hak-hak perangkat desa terpenuhi.
Pada kesempatan yang sama, Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intel), Reda Manthovani yang turut hadir dalam Rakornas ini, menegaskan bahwa desa merupakan pilar utama dalam pembangunan nasional. Dalam sambutannya, JAM-Intel menyampaikan bahwa desa tidak lagi dapat dipandang sebagai entitas pemerintahan terkecil yang identik dengan ketertinggalan, melainkan sebagai bagian integral dari pemerintahan modern yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional.
“Desa telah berkembang pesat dengan dukungan anggaran, struktur pemerintahan, sistem pengawasan, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang memperkuat posisinya sebagai ujung tombak pemerintahan yang hadir di tengah masyarakat,” ujar JAM-Intel.
Baca Juga: Menkop: Potensi Perputaran Uang Kopdes Merah Putih Rp2.000 Triliun
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana juga menyoroti pentingnya program Makan Bergizi Gratis yang tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat desa, tetapi juga menjadi pendorong pertumbuhan sektor pertanian, peternakan, dan kelautan di desa.
“Program ini memiliki efek ganda bagi desa, meningkatkan gizi masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi desa,” katanya.
Selain itu, Rakornas juga menjadi ajang bagi DPP Desa Bersatu untuk menyampaikan berbagai program kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta. Hal ini memberikan pemahaman langsung kepada kepala desa dan perangkat desa, anggota BPD mengenai berbagai peluang kerja sama yang dapat dioptimalkan untuk kemajuan desa.
Salah satu poin penting yang mendapat dukungan penuh dalam Rakornas ini adalah program Koperasi Desa (Kopdes) Merah-Putih yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa yang selaras dengan Asta Cita poin keenam, yakni Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Rakornas Desa Bersatu yang digelar oleh DPP Asosiasi Desa Bersatu yang dibentuk oleh delapan organisasi desa, yakni DPP Apdesi, DPP Aksi, DPP Abpednas, DPP Pabpdsi, DPN PPDI, DPP PPDI, DPP Kompakdesi, dan Parade Nusantara, menjadi momentum penting dalam memperkuat konsolidasi organisasi desa. Dengan adanya forum ini, diharapkan kebersamaan dan kekompakan antarorganisasi desa semakin solid dalam memperjuangkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakatnya.
Rakornas ini menghasilkan beberapa rekomendasi strategis yang akan segera ditindaklanjuti untuk memastikan pembangunan desa terus berjalan sesuai dengan visi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam membangun Indonesia dari desa.
