MARTAPURA : Pemerintah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, menyiapkan rumah oksigen di sejumlah puskesmas untuk menangani dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat dan relawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Untuk itu, pemerintah daerah menyiapkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD 2026 dan Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp20 miliar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar, H. Yudi Andrea, mengatakan penggunaan anggaran tersebut mengacu pada skema penanganan yang telah disusun saat status tanggap darurat ditetapkan. Prioritas diarahkan pada keselamatan petugas dan relawan di lapangan serta pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak asap.
“Semuanya sudah terencana. Prioritas utama kita saat ini adalah keselamatan relawan dan penanganan kesehatan masyarakat di tengah kepungan asap pekat,” ujar Yudi.
Ia mengungkapkan, sejumlah personel yang terlibat dalam pemadaman karhutla mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena petugas harus bekerja langsung di lokasi kebakaran.
“Kawan-kawan yang memadamkan ini kadang-kadang terpapar asap sampai, ya bahasanya megap-megap. Kehabisan oksigen, napas segala macam,” katanya.
Selain gangguan pernapasan, Pemkab Banjar juga memantau peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan diare di tengah kondisi kabut asap.
Siapkan Rumah Oksigen di Puskesmas
Sebagai langkah penanganan dampak kesehatan, Pemkab Banjar melalui Dinas Kesehatan menyiapkan fasilitas rumah oksigen di sejumlah puskesmas. Fasilitas ini ditujukan untuk membantu penanganan pasien ISPA sekaligus mendukung pemulihan relawan yang mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap.
Yudi mengatakan, pemerintah daerah juga mempertimbangkan penambahan fasilitas rumah oksigen sesuai kebutuhan. Selain itu, tabung oksigen portabel telah ditambahkan untuk mendukung personel yang bertugas di lapangan.
“Mungkin akan mendirikan rumah-rumah oksigen tambahan nanti. Saat peningkatan status kemarin juga sudah langsung ada penambahan tabung oksigen portabel untuk mem-backup kawan-kawan di lapangan,” jelasnya.
Saat ini, sebanyak 260 personel gabungan dikerahkan untuk menangani karhutla. Mereka terdiri atas Tim Reaksi Cepat (TRC), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), Buser 690, relawan lintas sektor, TNI, dan Polri.
Rp1,8 Miliar Dialokasikan Pada Tahap Pertama
Untuk membiayai kebutuhan penanganan darurat, Pemkab Banjar mencairkan anggaran BTT secara bertahap sambil menunggu realisasi Banpres sebesar Rp20 miliar.
Total anggaran BTT yang tersedia dalam APBD Kabupaten Banjar 2026 mencapai Rp17 miliar. Yudi menyebutkan, sekitar Rp1,8 miliar telah dialokasikan pada tahap pertama, sedangkan alokasi tahap berikutnya direncanakan menambah total anggaran yang digunakan menjadi sekitar Rp3 miliar.
“Sudah di angka sekitar Rp1,8 miliar untuk tahap pertama. Insyaallah di tahap kedua juga ada penambahan lagi, jadi mungkin sekitar Rp3 miliaran yang sudah kita alokasikan,” ungkapnya.
Bupati Banjar, H. Saidi Mansyur, mengatakan anggaran tersebut digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional personel dan relawan selama penanganan karhutla, termasuk bahan bakar minyak (BBM) dan operasional posko.
Selain itu, anggaran darurat dimanfaatkan untuk mendukung penyediaan obat-obatan, masker, serta peralatan yang diperlukan dalam penanganan kebakaran.
Pemkab Banjar juga menghadapi persoalan kekeringan yang menyertai musim kemarau. Karena itu, dukungan anggaran turut diarahkan untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan.
Melalui dukungan anggaran, fasilitas kesehatan, dan pengerahan personel gabungan, Pemkab Banjar berupaya memperkuat penanganan karhutla sekaligus mengurangi dampak asap dan kekeringan terhadap petugas maupun masyarakat.
