JAKARTA : Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan belum dilakukan secara serius dan sistematis. Kabut asap yang berkepanjangan tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga mengganggu aktivitas pendidikan, transportasi, hingga menggerus perekonomian daerah. Kritik tersebut mengemuka dalam Diskusi Kebangsaan FWK di Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Sejumlah pengurus FWK dan pemimpin redaksi media massa yang mengikuti diskusi secara langsung maupun daring menyoroti dampak karhutla yang kian membebani masyarakat, terutama di Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Tengah (Kalteng), dan Kalimantan Timur (Kaltim).
Koordinator FWK, Raja Parlindungan Pane, mengatakan kondisi masyarakat di wilayah terdampak karhutla semakin memprihatinkan. Di tengah kesulitan tersebut, muncul pula kabar operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Ini membuat kita terusik. Bahkan, di tengah kesulitan masyarakat di daerah-daerah rawan karhutla, kita mendengar berita adanya operasi tangkap tangan KPK di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ini mengusik rasa kemanusiaan kita,” ujar Raja saat membuka diskusi.
Menurut FWK, dampak karhutla yang meluas menunjukkan perlunya penanganan yang lebih terencana, terkoordinasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat di lapangan.
Kurang Diprioritaskan
Sementara itu, Tokoh pers Kalimantan Selatan yang juga Koordinator Daerah (Koorda) FWK Kalsel, Zainal Helmie, mengungkapkan bahwa karhutla berkepanjangan telah mengganggu berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Sejumlah sekolah terpaksa meliburkan kegiatan belajar tatap muka dan mengalihkan pembelajaran ke rumah. Sementara itu, aktivitas transportasi udara ikut terganggu akibat kabut asap yang mengurangi jarak pandang. Helmie menilai penanganan karhutla belum menunjukkan prioritas yang memadai, terutama dari sisi dukungan anggaran. “Terkesan karhutla kurang mendapat prioritas. Anggarannya terbatas,” ujar Helmie.
Ia mengatakan, kondisi tersebut memunculkan persepsi di tengah masyarakat bahwa Kalimantan Selatan menjadi “anak tiri” dalam penanganan karhutla. Menurutnya, perhatian pemerintah pusat saat ini dinilai lebih terarah ke Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan.
Persoalan tersebut menjadi perhatian FWK karena dampak kabut asap tidak berhenti pada gangguan kesehatan, tetapi turut menghambat kegiatan ekonomi dan pelayanan publik.
Dampak yang lebih berat juga dirasakan masyarakat di Kalimantan Tengah. Seperti yang dikatakan Wartawan senior sekaligus Koorda FWK Kalteng, M. Harris Sadikin, kabut asap tebal telah menyelimuti Palangka Raya hampir setiap hari.
Menurut Harris, gangguan penerbangan dan pembatasan aktivitas luar ruangan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu kelompok yang paling merasakan tekanan karena omzet mengalami penurunan cukup drastis.
Jika kondisi tersebut berlangsung lama, perlambatan ekonomi dikhawatirkan merembet ke sektor keuangan, termasuk meningkatkan risiko kredit bermasalah bagi pelaku usaha.
“Sudah hampir sebulan tidak ada penerbangan dari Palangka Raya,” kata Harris.
Ia juga menyoroti dampak karhutla terhadap pendidikan. Menurutnya, anak-anak di wilayah terdampak telah cukup lama tidak mengikuti pembelajaran tatap muka.
“Hingga kini, hampir dua bulan anak-anak tidak masuk sekolah. Semua anak belajar dari rumah,” tambahnya.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa karhutla bukan semata persoalan lingkungan, melainkan juga krisis yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat dan keberlangsungan aktivitas ekonomi.
Sementara itu, Koorda FWK Kalimantan Timur, Endro S. Effendi, turut menyampaikan bahwa masyarakat di wilayahnya merasakan dampak serius akibat karhutla. Koorda FWK Papua Tengah, Suroso Miswan, juga menyoroti kesulitan masyarakat akibat persoalan karhutla dan kemarau panjang.
Pemerintah Harus Bergerak Lebih Cepat
Dalam diskusi tersebut, sejumlah wartawan senior, antara lain M. Nasir, Dr. Budi Nugraha, Rudi Sitompul, Dadang Rachmat, Berman Nainggolan, Herwan Pebriansyah, serta Pemimpin Redaksi VOI Iqbal Risyad, mempertanyakan belum dimanfaatkannya tawaran bantuan dari negara-negara sahabat Indonesia untuk membantu mengatasi persoalan karhutla.
Mantan Ketua Dewan Pers periode 2019–2022, Hendry Ch. Bangun, menilai karhutla berkepanjangan di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur telah memicu frustrasi masyarakat. Dampaknya meluas dari persoalan kesehatan hingga gangguan ekonomi, pendidikan, dan transportasi.
Menurut Hendry, upaya pemerintah pusat belum terlihat cukup sistematis dan tepat untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terus menghadapi kabut asap.
Ia juga menilai kebijakan Presiden Prabowo, termasuk instruksi percepatan pemadaman melalui operasi darat dan udara di sejumlah wilayah, belum dirasakan secara langsung oleh masyarakat terdampak.
Di tengah situasi tersebut, FWK meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh perlindungan selama bencana berlangsung.
Koordinator Ekonomi FWK, Herry Sinamarata, menegaskan pentingnya langkah perlindungan sosial bagi masyarakat, termasuk pelaku UMKM yang mengalami tekanan akibat aktivitas ekonomi yang terganggu.
Pemerintah, menurutnya, perlu segera memberikan dukungan kepada kelompok terdampak tanpa harus menunggu seluruh titik api berhasil dipadamkan. “Jangan menunggu apinya padam, baru bergerak!” tegas Herry.
