PALANGKA RAYA : Potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah masih perlu diantisipasi hingga akhir 2026. DPRD Kalteng pun meminta pemerintah provinsi memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, terutama untuk memastikan kesiapan anggaran penanganan karhutla.
Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, mengatakan koordinasi tersebut penting dilakukan menyusul adanya sejumlah daerah yang masih menghadapi kendala dalam penanganan karhutla, termasuk terkait dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Salah satunya Kota Palangka Raya yang sebelumnya menyampaikan belum menerima bantuan Presiden (Banpres) berupa anggaran dari pemerintah pusat untuk penanganan karhutla.
Menurut Junaidi, kondisi tersebut perlu segera dibahas bersama agar tidak menjadi kendala apabila potensi karhutla kembali meningkat menjelang akhir tahun.
“Kita menyikapi masalah dan kendala di masing-masing kabupaten, termasuk juga Kota Palangka Raya. Ada pernyataan dari wali kota bahwa tidak ada bantuan dari pemerintah pusat. Harapan kita, pemerintah provinsi bisa melakukan rapat koordinasi dengan wali kota dan bupati se-Kalteng untuk mengevaluasi pelaksanaan penanganan karhutla di akhir tahun 2026,” ujar Junaidi, Rabu (07/10/2026).
Ia meminta Pemprov Kalteng segera menggelar rapat koordinasi dan evaluasi bersama seluruh kepala daerah. Pertemuan tersebut dinilai penting untuk memetakan kondisi masing-masing wilayah sekaligus memastikan kesiapan anggaran dalam menghadapi potensi karhutla.
Terlebih, pemerintah daerah saat ini juga memiliki ruang untuk menyesuaikan kebutuhan anggaran melalui APBD Perubahan.
“Kalau memang kabupaten atau kota kesulitan masalah anggaran, artinya dibicarakan. Kita juga belum tahu apakah masing-masing kabupaten dan kota sudah melakukan APBD Perubahan. Kalau memang belum, supaya diatur dalam perubahan APBD masing-masing,” katanya.
Junaidi menilai kesiapan penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah provinsi. Kesiapan kabupaten dan kota juga menjadi bagian penting karena penanganan di lapangan berada di wilayah masing-masing.
“Jangan sampai ada kendala di masing-masing kabupaten dan kota. Walaupun provinsi persiapannya matang dan siap, tetapi kabupaten-kota tidak siap, sama saja. Makanya diperlukan rapat koordinasi dan evaluasi,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak menganggap persoalan karhutla telah selesai. Potensi kebakaran masih perlu diwaspadai hingga penghujung tahun, sehingga kesiapan personel, sarana prasarana, maupun anggaran harus tetap dijaga.
“Kita perlu melihat kesiapan lapangan masing-masing. Jangan-jangan nanti karhutla ini berakhir di Desember,” pungkas Junaidi.
