JAKARTA : Pembangunan dan perubahan sosial terjadi di wilayah Sahara Maroko, menjadi salah satu poin yang disampaikan Direktur Geopolitik GREAT Institute sekaligus dosen Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Teguh Santosa, dalam pertemuan Komite 4 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Teguh hadir sebagai petisioner dalam pembahasan mengenai sengketa Sahara Maroko, yang juga dikenal sebagai Sahara Barat. Kehadiran tersebut merupakan yang keempat kalinya bagi Teguh dalam forum Komite 4 PBB yang membidangi isu dekolonisasi.
Dalam pemaparannya, Teguh menilai pembahasan mengenai status politik Sahara perlu melihat perkembangan pembangunan dan kondisi masyarakat di wilayah tersebut.
Ia menekankan bahwa hak atas pembangunan merupakan bagian dari hak asasi yang perlu mendapat perhatian dalam penyelesaian persoalan Sahara.
Menurut Teguh, salah satu perkembangan yang patut dicermati adalah penerapan New Development Model atau Model Pembangunan Baru yang diluncurkan pada 2015. Program tersebut, kata dia, telah mendorong pembangunan sejumlah kota di wilayah Sahara, termasuk Laayoune dan Dakhla.
“Saat berkunjung ke Dakhla pada Agustus 2024, saya menyaksikan sendiri besarnya kemajuan ini. Bukti nyata komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup warga secara berkelanjutan,” ujar Teguh.
Infrastruktur hingga Energi
Teguh juga memaparkan sejumlah proyek infrastruktur yang menurutnya menjadi bagian dari upaya pengembangan wilayah Sahara.
Di antaranya pembangunan jalan tol Tiznit-Dakhla dan Pelabuhan Atlantik Dakhla. Kedua proyek tersebut dinilai memiliki posisi strategis dalam menghubungkan kawasan Sahara dengan jalur perdagangan Atlantik dan Afrika Barat.
Selain infrastruktur transportasi, pembangunan fasilitas energi terbarukan dan desalinasi air juga disebut menjadi bagian dari pengembangan kawasan tersebut.
Teguh menilai investasi pada sektor tersebut penting mengingat tantangan geografis dan ketersediaan sumber daya di wilayah Sahara.
Ia juga menyinggung perkembangan partisipasi politik masyarakat di wilayah yang disebut sebagai Provinsi Selatan Maroko. Menurutnya, tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu terakhir menjadi salah satu indikator yang perlu diperhatikan dalam melihat perkembangan sosial dan politik kawasan.
Di sisi lain, Teguh menyebut semakin banyak negara yang membuka konsulat jenderal di Laayoune dan Dakhla. Perkembangan tersebut, menurut dia, menunjukkan meningkatnya hubungan diplomatik sejumlah negara dengan wilayah yang berada di bawah administrasi Maroko.
Dorong Penyelesaian Politik
Dalam forum tersebut, Teguh juga menyinggung Resolusi Dewan Keamanan PBB 2797 (2025) yang berkaitan dengan penyelesaian persoalan Sahara.
Ia berpandangan bahwa resolusi tersebut dapat menjadi salah satu rujukan dalam mendorong penyelesaian politik atas sengketa yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Menurut Teguh, perkembangan pembangunan dan kondisi sosial masyarakat perlu menjadi bagian dari pertimbangan dalam mencari solusi atas persoalan Sahara.
Ia berharap momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendorong terciptanya stabilitas dan perdamaian jangka panjang di kawasan.
“Sudah saatnya komunitas internasional memanfaatkan momentum positif ini demi mewujudkan stabilitas, martabat, dan perdamaian abadi di kawasan,” ujar Teguh.
