PALANGKA RAYA : Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Tengah mendesak pemerintah memperkuat penanganan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama dalam melindungi kesehatan masyarakat yang terdampak. Desakan ini muncul di tengah tingginya angka kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan memburuknya kualitas udara di wilayah tersebut.
Direktur Eksekutif WALHI Kalteng, Janang Firman Palanungkai, menilai penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman api. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat memperoleh layanan kesehatan, memberikan dukungan kepada warga terdampak, serta menindak pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan.
Berdasarkan data kumulatif Kementerian Kesehatan RI untuk periode 20 Agustus hingga 20 Oktober 2026, tercatat 26.740 kasus ISPA di Kalimantan Tengah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.133 kasus terjadi pada kelompok usia 0–5 tahun, sedangkan 21.607 kasus lainnya dialami warga berusia di atas lima tahun.
Data lain yang disampaikan dalam laporan tersebut menunjukkan, BPBD Provinsi Kalimantan Tengah mencatat 114.365 kasus ISPA dan 25.701 kasus diare selama periode 1 Januari hingga 12 Oktober 2026 pukul 18.00 WIB. Pada periode yang sama, tercatat 284.645 titik panas dengan luas kebakaran mencapai 17.941 hektare.
Sementara itu, data Kemenkes tertanggal 22 Oktober 2026 mencatat 75.172 kasus ISPA di Kalimantan Tengah. Perbedaan angka tersebut berasal dari periode pendataan yang berbeda sehingga perlu diperhatikan saat membandingkan perkembangan kasus.
WALHI Soroti Lambannya Penanganan
Janang mengatakan, krisis kabut asap yang berlangsung berbulan-bulan memperlihatkan perlunya langkah penanganan yang lebih terarah dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Hampir empat bulan warga di Kalimantan Tengah menghirup asap dengan kategori berbahaya. Pejabat negara dari Presiden, Wakil Presiden, dan beberapa Menteri sudah mengunjungi Kalimantan Tengah. Namun, hingga sekarang belum juga ditemukan kebijakan yang konkret dan benar-benar menyelesaikan masalah,” tegas Janang dalam keterangan pers, Selasa (27/10/2026).
Ia juga menyoroti kunjungan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ke Palangka Raya pada Jumat (23/10/2026), yang mencakup peninjauan kondisi kabut asap dan sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan.
Menurut Janang, kunjungan tersebut semestinya diikuti langkah nyata, antara lain memperluas layanan kesehatan dan menyediakan pengobatan gratis bagi warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap.
Ia menambahkan, masyarakat telah menyuarakan keresahan melalui media sosial maupun aksi massa di sejumlah kantor pemerintahan. WALHI Kalteng, lanjutnya, juga telah mengingatkan pemerintah sejak April mengenai potensi dampak fenomena Godzilla El Niño.
Atas kondisi tersebut, WALHI mendorong pemerintah mengambil langkah pencegahan dan penanganan yang lebih agresif serta terkoordinasi. Organisasi lingkungan itu juga meminta pemerintah mempertimbangkan penetapan status bencana nasional untuk memperkuat upaya penanggulangan karhutla dan dampak kabut asap.
Minta Anggaran Karhutla Diaudit
Selain penanganan kesehatan dan lingkungan, Janang menyoroti perlunya pengawasan terhadap penggunaan anggaran penanggulangan karhutla. Ia menilai, alokasi dana yang disampaikan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan melalui hasil penanganan yang terukur di lapangan.
Karena itu, ia meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran tersebut guna memastikan transparansi dan mencegah penyimpangan.
Di sisi lain, Manager Advokasi, Kampanye, dan Kajian WALHI Kalteng, Agung Sesa, menegaskan bahwa udara bersih dan sehat merupakan hak setiap warga negara.
Ia mendesak pemerintah pusat dan daerah meningkatkan koordinasi, memastikan keterbukaan informasi, serta mempermudah masyarakat terdampak memperoleh layanan kesehatan. Menurutnya, perlindungan warga dan pemulihan lingkungan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penanganan karhutla.
WALHI Kalteng juga meminta pemerintah segera menetapkan status bencana nasional dan mengakui adanya kekurangan dalam perlindungan masyarakat selama krisis kabut asap berlangsung.
Bagi WALHI, penanganan karhutla harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan kebakaran, penegakan hukum, perlindungan kesehatan, hingga pemulihan lingkungan, agar masyarakat tidak terus menghadapi dampak serupa setiap tahun.
