BANJARBARU : Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih mengepung sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Selain ribuan kejadian kebakaran, luas lahan yang terdampak telah mencapai lebih dari 26 ribu hektare.
Kabut asap juga kian meluas dirasakan di sejumlah kawasan, termasuk Kota Banjarmasin, sebagian Kabupaten Banjar dan Banjarbaru. Di sisi lain, titik panas masih terdeteksi di berbagai daerah.
Berdasarkan data hingga 7 Oktober 2026, tercatat 4.492 kejadian karhutla di Kalsel sejak 14 Juli 2026. Luas lahan yang terdampak mencapai 26.010,08 hektare, sementara jumlah hotspot yang terdeteksi mencapai 37.265 titik.
Kabupaten Banjar menjadi salah satu wilayah dengan dampak terluas. Sebanyak 1.020 kejadian karhutla tercatat dengan luas lahan terdampak mencapai 6.789,6 hektare. Jumlah hotspot di wilayah ini mencapai 6.516 titik.
Disusul Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan luas lahan terdampak 4.158,53 hektare dari 519 kejadian. Wilayah tersebut juga mencatat 5.366 hotspot.
Di Tanah Laut, karhutla tercatat sebanyak 661 kejadian dengan luas lahan terdampak mencapai 3.361,36 hektare dan 3.117 hotspot.
Sementara Banjarbaru mencatat 810 kejadian karhutla dengan luas lahan terdampak 3.119,23 hektare serta 1.160 hotspot.
Kabupaten Barito Kuala juga mengalami dampak cukup besar. Sebanyak 428 kejadian karhutla menyebabkan lahan seluas 3.012,72 hektare terdampak, dengan 2.405 hotspot.
Untuk jumlah titik panas, Kabupaten Tapin tercatat memiliki angka tertinggi. Sebanyak 6.450 hotspot terdeteksi di wilayah tersebut. Adapun luas lahan terdampak mencapai 2.636,48 hektare dari 331 kejadian karhutla.
Sementara Kota Banjarmasin mencatat luasan terdampak paling kecil, yakni 24,35 hektare dari 68 kejadian, dengan empat hotspot.
Kepala BPBD Kalsel Ronny Eka Saputra mengatakan, berdasarkan data Sipongi Kementerian Kehutanan dan pemantauan satelit NASA, penyebaran karhutla masih terjadi di berbagai wilayah Kalimantan Selatan.
“BPBD Kalsel bersama satuan tugas gabungan terus mengoptimalkan penanganan di lapangan, termasuk dengan mengerahkan personel, peralatan dan sumber daya yang tersedia,”ujarnya.
Anggaran Terbatas
Penanganan karhutla juga dihadapkan pada persoalan keterbatasan anggaran. Ronny mengungkapkan bahwa BPBD Kalsel tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah, tetapi juga dukungan dari berbagai pihak. Bantuan yang diterima antara lain berupa bahan bakar minyak (BBM), peralatan pemadaman, masker serta perlengkapan pendukung lainnya.
“Bantuan-bantuan tersebut kemudian disalurkan kepada BPBD kabupaten/kota maupun Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) swasta yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut dapat berupa BBM maupun pembiayaan kegiatan selama terlibat dalam penanganan kebakaran,”Ronny.
Menurut Ronny, pembahasan mengenai dukungan itu telah dilakukan bersama jajaran terkait. Namun, realisasinya tetap bergantung pada ketersediaan anggaran.
Ronny mengakui pemberian bantuan kepada BPK swasta belum dapat dilakukan secara maksimal. Sebelumnya, BPBD Kalsel memang telah menyalurkan sejumlah peralatan kepada beberapa BPK swasta, tetapi keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala. Kondisi keuangan BPBD Kalsel untuk penanganan karhutla juga sempat terdampak kebijakan efisiensi anggaran.
Setelah Kalsel menetapkan status siaga darurat, pemerintah daerah kemudian memperoleh tambahan dukungan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT). Tambahan anggaran tersebut membuat kegiatan penanggulangan karhutla tetap berjalan. Penanganan juga mendapat dukungan dari pemerintah pusat.
Sebagian dana tambahan kini digunakan untuk memenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan penanganan karhutla. Sejumlah pengadaan masih berlangsung karena tambahan anggaran tersebut baru diterima.
Untuk kebutuhan operasional di lapangan, Ronny memastikan penanganan karhutla masih dapat berjalan. Namun, belum seluruh BPK swasta memperoleh dukungan karena BPBD kabupaten/kota juga menghadapi keterbatasan anggaran.
Kondisi tersebut membuat penanganan karhutla di wilayah yang berbatasan antardaerah harus dilakukan secara bersama-sama.
Salah satunya terjadi di kawasan Hantul Bakti, Kabupaten Barito Kuala. Penanganan kebakaran di kawasan tersebut turut melibatkan BPBD Kota Banjarmasin karena lokasinya relatif lebih dekat dengan wilayah kerja BPBD Banjarmasin dibandingkan dengan BPBD Barito Kuala.
Air Jadi Kendala
Selain keterbatasan anggaran, ketersediaan air menjadi persoalan lain dalam pemadaman karhutla. Kemarau yang berlangsung cukup panjang menyebabkan permukaan air menurun dan pasokan air baku semakin terbatas.
Ronny mengatakan penggunaan air untuk pemadaman harus dilakukan secara efisien agar tidak mengganggu kebutuhan masyarakat.
Ia mencontohkan penanganan karhutla di kawasan Guntung Damar. Pemadaman dalam skala besar di kawasan tersebut sempat berdampak terhadap berkurangnya ketersediaan air baku untuk Kota Banjarmasin.
Karena itu, BPBD bersama sejumlah pihak terus mencari metode pemadaman yang lebih efektif dengan menekan penggunaan air.
Berbagai metode dan inovasi dikembangkan untuk mendukung penanganan karhutla, termasuk melalui kerja sama dengan Polda Kalsel.
Sementara terkait dugaan adanya pihak yang sengaja membiarkan atau memelihara kebakaran agar terus berlangsung, BPBD Kalsel menyatakan sejauh ini belum menemukan indikasi tersebut.
