SEJAK BERGULIRNYA/ PERDA TENTANG PERANGKAT DESA/ YANG SALAH SATU ISINYA MENGATUR MUTASI PERANGKAT DESA// SEOLAH MEMBERIKAN AMUNISI KESEJUMLAH KEPALA DESA/ UNTUK MEMPERJUANGKAN ORANG ORANGNYA DALAM MENEMPATKAN ORANG ORANGNYA DALAM POSISI STRATEGIS PADA ANGGARAN DITINGKAT DESA/ BAHKAN KEPALA DESA/ TIDAK BERFIKIR SECARA RASIONAL/ DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG ARIF DAN BIJAKASANA//
HAMPIR DUA MINGGUAN SUDAH/ MASYARAKAT DESA KARANGMULYO DIBUAT KEBINGUNGAN/ BAGAIMANAPUN TIDAK//// KEPALA DESA YANG MERUPAKAN REPRESENTASI DARI MASYRAKAT/ MENGABAIKAN SUARA MASYARAKATNYA// KEPALA DESA DIPILIH OLEH RAKYAT/ UNTUK MEMBANGUN DESA TERCINTA/ BUKAN SEMENA MENA/ DALAM MENGAMBIL KEBIJAKAN//
DISISI LAIN/ KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI/ DENGAN MENAMBAH ANGGARAN DANA DESA DITAHUN 2016 INI/ YANG MENCAPAI HINGGA 130 MILIYAR LEBIH/ TENTUNYA MENJADI ANGIN SEGAR BAGI MASYARAKAT/ HAL TERSEBUT MERUPAKAN HAL POSITIF BAGI PEMBANGUNAN DESA DISELURUH DESA DIKABUPATEN PATI/ DIBAWAH KEPEMIMPINAN BUPATI HARYANTO//
SEOLAH TERBALIK DARI KEBIJAKAN PEMKAB PATI/ YANG SELALU TRANSPARANSI DALAM SEGALA BIDANG/ NAMUN KEJADIAN DIDESA KARANGMULYO SELAMA HAMPIR 14 TAHUN SEJAK MENINGGALNYA / SEKRETARIS DESA/ SUKO WIDARSO// KINI JABATAN BARU SEKDES DESA KARANGMULYO RESMI DIJABAT OLEH LEGIYANTO/ SEKRETARIS DESA YANG BARU//
SEBELUMNYA/ SAAT KEKOSONGAN JABATAN SEKDES TERSEBUT/ DIJABAT OLEH PERANGKAT DESA LAIN// NAMUN PASCA PILKADES TAHUN 2012/ YANG DIMENANGKAN OLEH SRI HARTI/ MENGGANTI PJ SEKDES DENGAN LEGIYANTO/ YANG SAAT ITU JUGA MENJABAT SEBAGAI KEPALA DUSUN//
USUT PUNYA USUT/ HAL TERSEBUT DIDUGA SEBAGAI BALAS BUDI/ KARENA SELAIN MASIH SAUDARA DEKAT DENGAN KEPALA DESA/ JUGA SEBAGAI UPAYA BALAS BUDI/ KARENA PADA SAAT ITU MENDUKUNG PENCALONAN SAAT PILKADES//
PADAHAL DALAM PERDA NOMOR 2 TAHUN 2015/ PADA BAB SATU/ PASAL 1/ POINT 14 MENYEBUTKAN/ MUTASI PERANGKAT DESA ADALAH PERPINDAHAN JABATAN PERANGKAT DESA PADA LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA SETEMPAT DALAM TINGKAT JABATAN YANG SAMA//
JIKA PENERAPAN PERDA NOMOR 2 TAHUN 2015/ DITERAPKAN SECARA BENAR/ TENTUNYA MUTASI PERANGKAT DESA/ YANG TINGKATAN JABATANNYA SAMA/ TIDAK DAPAT DILAKUKAN MUTASI// SEPERTI PJ SEKDES YANG DIPROMOSIKAN MENJADI SEKDES DEFINITIF// KARENA HAL TERSEBUT TIDAK DIATUR DALAM PERDA DIATAS//
WWC : HADI SUTIKNYO // WARGA //
ALIH ALIH TAAT HUKUM DAN MELAKSANAKAN PERATURAN YANG ADA/ JUSTRU PIHAK KEPALA DESA MALAHAN BERUPAYA MELAKUKAN PEMBODOHAN PADA MASYARAKAT//
TIM LIPUTAN SIMPANG 5 TV MELAPORKAN//
source
