Berita terbaru hari ini, Berita politik.
Presiden Joko Widodo menginstruksikan, program dana desa dan proyek infrastruktur pada kementerian/lembaga, harus berorientasi pada pembukaan lapangan pekerjaan.
Instruksi itu merupakan tindak lanjut hasil dari rapat terbatas membahas program dana desa di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/10/2017) kemarin.
“Jadi, instruksi Presiden (dalam ratas) adalah, dana desa diperbaiki dan untuk kementerian/lembaga juga diperbaiki, sehingga alokasi anggaran bisa untuk menyerap tenaga kerja lebih maksimal,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani, seusai ratas.
Untuk program dana desa, Presiden Jokowi memerintahkan beberapa hal.
Pertama, desain perencanaan dana desa untuk tahun 2018 mendatang akan diubah.
Contohnya, pengerjaan proyek yang menggunakan dana desa tidak boleh seluruhnya diserahkan kepada pihak ketiga.
Harus ada yang dilakukan sendiri alias swakelola yang melibatkan penduduk setempat.
“Misalnya pembelian tenaga kerja, dari desa itu sendiri dan mendapat upah dari dana desa,” papar Sri.
Perubahan desain dana desa ini, lanjut Sri, sedang dipersiapkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.
Khusus desa miskin
Kedua, pemerintah akan mengubah komposisi alokasi dana desa.
Pemerintah tidak akan lagi memberikan dana desa dengan nominal yang sama.
Pada 2018 mendatang, dana desa yang diterima setiap desa akan berbeda. Hal itu tergantung dari angka orang miskin di desa itu.
Semakin besar angka orang miskin yang berada di satu desa, maka akan lebih besar pula dana desa yang diterima oleh desa tersebut.
“Untuk desa dengan jumlah penduduk miskin (lebih banyak) akan dinaikkan dari 20 persen menjadi lebih dari 35 persen. Dengan begitu, alokasi anbggaran untuk dana desa yang jumlah penduduk miskinnya tinggi, akan lebih tinggi,” ujar Sri.
Menteri Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo menambahkan, jumlah dana desa pada sebuah desa yang dialokasikan untuk menambah lapangan pekerjaan yakni berjumlah 20 persen.
“Pak Presiden memastikan, jangan pakai kontraktor. Jadi ada yang harus dikerjakan oleh masyarakat dan 20 persen (dana desa di desa itu) dipakai untuk gaji masyarakat, baik harian atau paling lama itu mingguan,” ujar Eko.
Dengan demikian, Eko yakin kesejahteraan masyarakat desa meningkat dan daya beli pun meningkat pula.
Audit acak
Di sisi pengawasan, kementeriannya telah membentuk satgas dana desa yang diketuai mantan komisioner KPK Bibit Samad Rianto.
Satgas akan bekerja sama dengan Polri, Kejaksaan Agung serta KPK sendiri untuk melakukan pengawasan penggunaan dana desa.
“Satgas beserta stakeholder-nya akan melakukan random audit secara aktif. Diharapkan pengawasannya lebih baik,” lanjut dia.
Diberitakan, Presiden Jokowi meminta penggunaan dana desa ke depan, turut membuka lapangan kerja.
“Gunakan untuk hal-hal yang produktif, yang bisa langsung membuka lapangan pekerjaan,” ujar Presiden dalam rapat terbatas membahas dana desa di Istana Presiden, Bogor, Rabu.
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi meminta perbaikan kualitas dalam musyawarah perencanaan pembangunan di desa agar dana desa betul-betul tepat sasaran.
Selain itu, Presiden juga meminta kementerian terkait betul-betul melakukan pendampingan dalam proses musyawarah hingga penyerapan dana desa.
“Dampingi dengan baik, terkait jenis proyeknya apa, lalu waktu pengerjaannya. Dikawal juga manajemen lapangannya,” lanjut Jokowi.
Indonesia memiliki 74.958 desa dan 8.430 kelurahan yang menjadi sasaran dana desa. Tahun 2015, pemerintah sudah menggelontorkan Rp 20,76 triliun untuk dana desa.
Sementara, 2016 meningkat menjadi Rp 45,98 triliun. Adapun tahun 2017 sebanyak Rp 60 triliun.
“Ini jumlah yang sangat besar dan yang perlu kita pastikan adalah, dana itu bisa berjalan optimal di lapangan,” ujar Jokowi.
source
