Bertempat di Ruang Delegasi Gedung Nusantara V MPR-RI Senayan Jakarta, Rabu 15 Maret 2022 dilaksanakan pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPP Abpednas) Indonesia. Hadir pada kegiatan tersebut Ketua MPR-RI yang juga Ketua Dewan Pembina DPP Abpednas Indonesia DR.Bambang Soesatyo dan Mendagri Tito Karnavian, Ketua Dewan Penasehat yang diwakili oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Dr. Eko Prasetyanto Purnomo Putro.
Terlihat juga hadir jajaran Dewan Pembina Asri Anas, Prof.Suratno, Dewan Penasehat Prof Joko Wandyatmoko, Prof.Sri Widyastuti, dan Dewan Pengawas Ella Nurlaela, Yunan Helmi dan Zulfi.S.Koto, Ketua Umum DPP Apdesi Surta Widjaja dan Ketua Umum DPN PPDI Widhi Hartono dan sejumlah pimpinan organisasi massa.
Selain pelantikan DPP Abpednas Indonesia ini juga dilaksanakan Sosialisasi Empat Pilar MPR-RI yang ditujukan sebagai bekal para pengurus baru dan anggota BPD dalam menjalankan tupoksinya serta membuat program kerja ke depan, terutama dalam berbangsa. Kegiatan yang disiarkan Live Streaming melalui channel beritadesa.tv di jaringan Youtube dan beberapa stasiun TV nasional ini diikuti oleh pengurus DPP yang berasal dari DPD dan DPC Abpednas dari Sumatera Utara, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi dan Kalimantan.
Indra Utama, Ketua Umum terpilih hasil Munas I DPP Abpednas Indonesia yang dilaksanakan pada 10 Desember 2022 lalu menjelaskan, pelantikan pengurus DPP Abpednas masa bhakti 2022-2028 ini layak menjadi sejarah penting organisasi sebagai rumah besar Anggota BPD seluruh Indonesia. “Karena ini pertama kalinya DPP Abpednas mendapat kesempatan bisa dilantik sekaligus mendapatkan pembekalan Empat Pilar dari Ketua MPR-RI di tempat yang penuh sejarah bangsa ini,” kata Indra Utama yang periode sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal.
Untuk itu, atas nama anggota BPD, pengurus DPP, DPD, DPC sampai PAC Abpednas, Indra Utama menyampaikan terima kasih kepada Ketua MPR-RI sekaligus Ketua Dewan Pembina Abpednas DR.Bambang Soesatyo, Sekretariat MPR-RI yang telah memberikan tempat untuk pelantikan sekaligus Sosialisasi Empat Pilar di MPR RI.
Menurut Indra Utama yang juga CEO Journalist Media Network ini, amanah mengemban tugas sebagai Ketua Umum DPP Abpednas Indonesia tidaklah ringan mengingat anggota BPD seluruh Indonesia ini diperkirakan mencapai 500 ribuan lebih dan saat ini Abpednas sudah terbentuk di 25 Provinsi di Indonesia. “Namun dengan dukungan seluruh Pembina, Penesehat, Pengawas dan pengurus, Insya Alloh kita bisa bahu membahu bekerja sama dan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang diamanahi kepada kita semua,” imbau Indra Utama kepada jajaran pengurus DPP Abpednas.
Dengan tema dan semangat Indonesia Bangkit Dari Desa, komposisi pengurus DPP Abpednas disusun dengan mengkolaborasikan para profesional di pusat dan pengurus daerah serta anggota BPD di desa. Latar belakang pengurus DPP Abpednas sangat beragam, mulai dari mantan anggota dewan, pengacara, bahkan ada yang masih aktif sebagai Anggota DPRD. “Komposisi ini dimaksudkan sebagai upaya untuk terciptanya program kerja organisasi yang saling isi antara pusat dan daerah, antara pengurus dari beragam latar profesi dan pengalaman bersynergi sesuai visi misi ABPEDNAS Membangun Desa Menata Kota,” jelas Deden Syamsuddin, Sekretaris Jenderal DPP Abpednas.
Dalam menjalankan programnya, kedepan Abpednas akan membangun kerjasama dan berkolaborasi tidak hanya dengan instansi dan lembaga teknis, tapi juga dengan stake holder desa, lembaga negara lain dan swasta dalam membangun desa. “Usai Munas dan pembentukan pengurus, organisasi ini langsung beraudiensi serta melakukan MOU dengan beberapa insitusi seperti dngan BNPT, Wantannas, Pacific paint, Perbankan, Universitas serta perusahaan berbasis teknologi,” tambah Deden.
Sementara itu Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Eko Prasetyanto Purnomo Putro yang mewakili Mendagri Tito Karnavian menyampaikan salam dan permintaan maaf Mendagri yang tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang harus dihadiri langsung. “Pak Menteri menyampaikan salam dan selamat atas pelantikan pengurus DPP Abpednas Indonesia,” tutur Eko mengawali sambutannya. Eko juga mengapresiasi sejumlah program dan kegiatan yang dilakukan oleh Abpednas, sebagai organisasi yang mewadahi Anggota BPD.
Eko melihat kehadiran organisasi yang mewadahi profesi di pemerintahan desa seperti Abpednas sangat penting dalam menjalankan program seuai tupoksinya masing-masing. “Apalagi kalau organisasi desa yang ada bisa bersatu saling bekerjasama demi kemajuan pembangunan masyarakat desa, tegas Eko yang juga Dewan Pembina Abpednas ini. Ia berharap organisasi desa yang ada bisa bekerja demi kemajuan desa, menjadi mitra strategis bersama Kemendagri dalam mencapai tujuan bersama.
Dalam sambutan sekaligus sosialisasi 4 pilar MPR-RI usai melantik pengurus DPP Abpednas Indonesia, Ketua MPR-RI mengatakan masa depan Indonesia itu ada di desa, yang menyimpan potensi luar biasa. “Peran dan fungsi Anggota BPD sangat besar dalam menggali potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya manusia di desa,” kata Ketua Dewan Pembina DPP Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Indonesia.
Stabilitas nasional juga berakar dari desa. Jika desa kondusif, situasi nasional juga kondusif. Karena itu, sebagai lembaga permusyawaratan pada unit pemerintahan daerah terkecil yang langsung bersentuhan dengan kepentingan rakyat, BPD memiliki peran penting dalam memajukan desa,” imbuhnya
Bambang Soesatyo pun berpesan agar BPD mengambil peran memastikan dana desa dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Pasalnya, alokasi dana desa mencapai lebih dari Rp 1 miliar per desa.
“Kehadiran dana desa dimaksudkan sebagai katalisator pembangunan desa yang pemanfaatannya dapat mendorong gerak perekonomian rakyat. Artinya pengelolaan dana desa tidak hanya menghasilkan output dan outcome, tetapi harus memberikan benefit bagi masyarakat desa,” terangnya.
“Sebagai stimulus pembangunan desa, dana desa juga tidak seharusnya menjadi penghambat kreativitas desa untuk mengoptimalkan sumber pendapatan lain yang sudah ada di luar dana desa, serta potensi-potensi sumber pendapat asli desa yang baru,” tambah Bamsoet.
Berdasarkan laporan Indonesian Corruption Watch (ICW), kata Bamsoet, kasus korupsi dana desa memiliki kecenderungan selalu meningkat. Sepanjang tahun 2015 hingga 2017 peningkatannya mencapai sembilan kali lipat, yaitu dari 17 kasus pada tahun 2015 menjadi 154 kasus pada tahun 2017. “Untuk itu, BPD harus berperan aktif dalam mengawal dan mengawasi Dana Desa,” tegas Bamsoet.
Menanggapi tentang sosialisasi 4 pilar MPR RI yang disampaikan Ketua MPR RI, Ketua Umum DPP Abpednas Indonesia berharap, sosialisasi 4 pilar siang hari mampu memperkuat kebersamaan dan kesolidan dan kerukunan kita dalam berorganisasi dan bermasyarakat ke depan. “Kita berharap, nanti setiap kegiatan Bimteknas anggota BPD dan pengurus Abpednas ke depan, juga akan selalu mendapatkan pembekalan materi sosialisasi 4 pilar dari MPR RI,” imbuh Indra kepada Ketua MPR-RI.
“Menurut kami, pembekalan seperti ini, termasuk penguatan kapasitas lain seperti leadership, entreprenuership dan manajerial bahkan bela negara sangat penting diberikan kepada aparatur pemerintahan desa, Kepala Desa, Anggota BPD, Perangkat Desa sebelum bertugas sebagai modal besar dalam upaya menjalankan roda pemerintahan desa untuk membangun desa lebih terencana, lebih baik dan terarah,” tegas Indra.
Daftar Pengurus Baru DPP Abpednas Indonesia
Final SUSUNAN_PENGURUS_ABPEDNAS_PERIODE_2022-2028 16 03 2023
