Di tengah kondisi pandemi yang belum terlihat mereda, DPP Abpednas Indonesia terus berupaya melakukan pertemuan dengan stake holder pedesaan, termasuk dengan Istana Presiden RI. Setelah melayangkan surat permintaan beraudiensi dengan Presiden RI Joko Widodo, pihak Setneg memberikan disposisi untuk diterima oleh KSP. Semula audiensi dijadualkan secara tatap muka, namun mengingat kondisi pandemi, diubah menjadi menjadi online. “Mengingat kondisi yang belum memungkinkan untuk pertemuan secara offline, sementara audiensi kami lakukan melalui zoom meeting,” jelas Doni Adhitia dari Kantor Staf Presiden (KSP).
Menindaklanjuti surat yg masuk Nomor Istimewa.004/KU-Sekjend/ABPEDNAS/III/2021 perihal Permohonan Audiensi Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) kepada Presiden Joko Widodo. “Surat tersebut diteruskan kepada Kantor Staf Presiden dan didisposisi kepada Tim Komunikasi Politik Kedeputian IV Bidang Informasi dan Komunikasi Politik KSP. Nanti yang akan menerima adalah, Bapak Ali Mochtar Ngabalin, Bapak Joanes Joko, Bapak Athoillah dan saya sendiri,” ungkap Doni yang menyampaikan pertemuan online akan dilaksanakan Rabu, 30 Juni 2021 Pukul 14.00.
Pertemuan dibuka oleh Athoillah dari KSP sambil memperkenalkan tim KSP yang hadir dan meminta pengurus DPP Abpednas Indonesia memperkenalkan diri. Sekretaris Jenderal DPP Abpednas Indonesia, Indra Utama memperkenalkan semua pengurus yang hadir mewakili beberapa daerah seperti Sumsel, Jatim, Jabar, Bali, dan Sulawesi. Dalam pertemuan ini pengurus yang hadir, Wakil Ketua Umum (Supriadi Adi, Komang, Deny, Deden Komaluddin, Tetty, Asep), serta Bendahara Ella Nurlaela Tubagoes. Dari DPD diwakli Agus Budi, Ketua DPD Jatim.
Pada kesempatan itu Indra Utama memaparkan maksud dan tujuan pertemuan serta profil sejarah Abpednas sejak berdiri. Ali Mochtar Ngabalin, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) yang mendengarkan sejak awal, mengatakan telah mendengar keberadaan Abpednas dari sejumlah pemberitaan di media massa. “KSP memberikan apresiasi kepada teman-teman pengurus Abpednas yang sudah turut membantu pemerintah, khususnya anggota BPD,” tutur Ali Mochtar yang terlibat aktif dalam penyusunan UU Desa No.6 Tahun 2014.
Dewan Penasehat DPP Abpednas Indonesia, H,Yunan Helmi yang hadir dalam audiensi tersebut menyampaikan apa saja yang diperjuangkan oleh Abpednas sebagai Rumah Besar Anggota BPD Seluruh Indonesia serta 4 Pilar Landasan Program Kerja Staretgis Abpednas. Adapun aspirasi yang disampaikan oleh DPP Abpednas kepada KSP adalah, perlunya dilakukan terus menerus penguatan kelembagaan BPD. Hal lain adalah masalah kesejahteraan anggota BPD yang sangat minim dan berbeda-beda di setiap wilayah. “Kami berharap ada kegiatan rutin peningkatan kapasitas khusus BPD dalam peraturan, sehingga berlaku di seluruh Kabupaten/Kota se-Indonesia,” kata Yunan Helmi.
Selain Yunan Helmi, sejumlah pengurus DPP Abpednas dan Wakil DPD serta DPC seperti Waketum Komang Warsa (Bali), Waketum Supriadi Adi (Sulawesi), Waketum Denny (Jatim), Waketum Deden Komaluddin (Sumsel), Agus (Ketua DPD Jatim), juga menyampaikan aspirasi anggota BPD, sesuai kondisi di wilayah masing-masing.
Pengurus DPP Abpednas berharap, pemerintah melalui KSP bisa mendukung Abpednas berbagai sisi, karena organisasi ini memperjuangkan hak lembaga negara di tingkat Desa. “Tentu saja tak mungkin bisa berjalan tanpa dukungan dari Pemerintah. Abpednas siap bekerja sama dengan Pemerintah untuk mengoptimalkan sumber daya anggota BPD dalam setiap program pembangunan Nasional dan berorientasi pada sinergitas penguatan pengelolaan pemerintahan desa, sehingga terwujudnya Pemerintahan Desa yang kuat , transparan dan akuntabel serta berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutur Yunan Helmi.
Ali Mochtar Ngabalin, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) pada pertemuan tersebut berjanji akan membawa semua aspirasi yang disampaikan pengurus DPP Abpednas, baik dalam rapat Deputi sampai laporan kepada Presiden RI. “Saya mendengar dan menerima semua aspirasi teman-teman Anggota BPD melalui Abpednas, Hasil diskusi ini akan dilaporkan dan dirapatkan di internal para Pimpinan KSP,” tutur Ali Mochtar Ngabalin.
Pada pertemuan tersebut, Ali Mochtar Ngabalin juga menegaskan, KSP siap bekerjasama untuk memfasilitasi dan mengkomunikasikan pikiran-pikiran, aspirasi dan program kerja Abpednas terhadap stake holdernya. “Untuk itu kami menunggu kajian usulan dari pengurus Abpednas tentang peraturan yang dianggap melemahkan dan apa usulan perubahannya,” kata Ali Moctar Ngabalin. Pihak KSP, Ali Mochtar dan Athoilah meminta agar pengurus DPP Abpednas terus membangun komunikasi intensif dengan mereka.
Pertemuan sekitar 1 jam ini diakhiri dengan harapan bisa menjadikan peran aktif BPD melalui penguatan kelembagaan dan ditunjang kesejahteraan, akan mampu menjadi pembangunan Desa bisa lebih terasa bagi masyarakat. “Kita akan dorong terus 4 pilar utama program strategis yaitu penguatan kelembagaan serta SDM, termasuk kemandirian ekonomi serta optimalisasi media dan teknologi,” tutup Indra Utama, Sekjend DPP Abpednas.
