Jakarta – DPP ABPEDNAS (Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional), mengunjungi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) untuk audiensi bersama Ketua MPR-RI Bambang Soesatyo, Rabu (03/03/2021).
Pengurus DPP ABPEDNAS yang hadir dalam pertemuan itu antara lain Ketua Umum Deden Syamsudin, Sekretaris Jenderal Indra Utama, Wakil Sekretaris Jenderal Afrinal Dharmawan, dan Bendahara Ella Nurlaela Tubagoes.
Pada kesempatan ini, Sekjend Indra utama meminta Ketua MPR-RI Bambang Soesatyo bersedia untuk duduk sebagai Ketua Dewan Pengawas DPP ABPEDNAS. Pemimpin Redaksi Majalah Property&Bank ini juga memaparkan sejumlah program DPP ABPEDNAS sepertri Go Digital, Koperasi Abpednas Tunas Inonesia (ATI) dan rencana mereka menggelar Bimteknas dan Rakornas. “Kami berharap Pak Bamsoet berkenan mendukung kegiatan serta memperhatikan kesejahteraan anggota BPD di seluruh Indonesia,” harap Indra yang juga Ketua LSP Area Indonesia.
Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Deden Syamsuddin pada kesempatan itu menyampaikan perkembangan organisasi anggota BPD seluruh Indonesia ini sejak berdiri 2014 silam. “Saat ini ABPEDNAS telah memiliki hamper 20 DPD, DPC sampai PAC di berbagai wilayah provinsi, kabupaten dan kecamatan,” ungkapnya. Pada audiensi ini Deden Syamsudin juga menjelaskan besarnya minat anggota BPD yang ingin bergabung dalam Rumah Besar anggota BPD ini. “Seluruh anggota BPD yang tergabung dalam ABPEDNAS siap mendukung program MPR-RI dan pemerintah,” tegasnya.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet)dikutip dari Jawa pos, menekankan masa depan Indonesia tidak lagi berada di perkotaan. Melainkan di pedesaan sebagai penyedia utama lumbung pangan dengan keberadaan 26 juta keluarga petani dan nelayan. Serta sentra perekonomian rakyat karena menjadi ruang hidup bagi sekitar 1,5 juta pelaku UMKM.
“Ironisnya, saat ini jumlah penduduk miskin di pedesaan justru sangat banyak. Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Januari 2020 menyebutkan, pada September 2019 penduduk miskin pedesaan mencapai 14,93 juta orang, sedangkan di perkotaan hanya 9,86 juta orang,” ujar Bamsoet usai menerima Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS).
Menurut Bamsoet, hal itu menunjukan masih besarnya potensi desa yang belum tergarap dengan maksimal. Diperlukan peran dari semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah, maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga demokrasi di tingkat desa.
Mantan wartawan ini memaparkan, data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mencatat saat ini sudah ada sekitar 30 ribu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Total omzetnya mencapai Rp 2,1 triliun.
“Keberadaan BUMDes merupakan representasi model ekonomi padat karya. Mampu membawa dampak penyerapan tenaga kerja tinggi dan menggerakkan sektor riil di akar rumput,” jelas Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia ini.
Bamsoet juga menerangkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018, terdapat 83.931 wilayah administrasi setingkat desa. Terdiri atas 75.436 desa (74.517 desa dan 919 nagari di Sumatera Barat), kemudian 8.444 kelurahan serta 51 Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)/Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT).
“Jika satu desa minimal bisa membentuk satu BUMDes, kita masih kekurangan sekitar 50 ribu lebih BUMDes. Tugas berat BPD untuk memastikan setiap desanya agar bisa segera memiliki minimal satu BUMDes. Sehingga masyarakat desa bisa semakin maju dan sejahtera,” papar Bamsoet.
