berityadesa.tv Banda Aceh – Zona perdagangan bebas (free trade zone/FTZ) Sabang dinilai sangat strategis untuk menjadi pelabuhan terminal penghubung atau shorebase dalam menyediakan konektivitas yang efisien terhadap pengembangan industri minyak dan gas (migas) di perairan laut Aceh.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh Mawardi, Kamis (11/1), mengatakan Pemerintah Aceh mendukung penuh optimalisasi Sabang FTZ untuk menjadikan Sabang sebagai pusat dukungan yang unggul dalam mendukung perusahaan migas di Aceh.
“Dan mendorong pemangku kepentingan untuk mewujudkan optimalisasi kawasan Sabang sebagai pusat offshore di Aceh,” katanya di Banda Aceh.
Hal itu disampaikan Mawardi saat mewakili Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki menghadiri Focus Grup Discussion (FGD) yang digelar Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) guna menjadikan Sabang sebagai pusat dukungan offshore yang berkelanjutan untuk industri hulu migas di Aceh.
Pertemuan kolaborasi itu dibuka Plt Kepala BPKS Marthunis, yang dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh Mawardi, Deputi Operasi Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) Edy Kurniawan, perwakilan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), dan beberapa lembaga terkait lainnya.
Ia menjelaskan bahwa offshore atau industri lepas pantai tersebut sudah dipastikan membutuhkan fasilitas darat untuk mendukung kegiatan lepas pantai yakni shorebase, yang berfungsi sebagai terminal untuk konektivitas aktivitas dan produksi.
“Shorebase ini mutlak harus memiliki pelabuhan laut sesuai standar kargo internasional,” ujarnya.
Dalam hal ini, lanjut dia, keberadaan Sabang sebagai kawasan strategis yang berperan menghubungkan seluruh aktivitas di wilayah offshore Aceh sudah sangat memenuhi syarat. Apalagi mengingat ada rencana besar Indonesia untuk mengeksplorasi sumber migas yang di kawasan lepas pantai Aceh.
“Karena itu, membahas kesiapan Sabang sebagai pusat konektivitas migas Aceh tentu harus kita persiapkan sejak dini,” ujarnya.
Deputi Operasi BPMA Edy Kurniawan menilai Sabang FTZ sangat cocok untuk dijadikan shorebase dalam mendukung industri migas yang berkelanjutan di Aceh. Pelabuhan yang terdapat di Sabang FTZ pada dasarnya telah memenuhi persyaratan minimum untuk menjadi shorebase.
Keberadaan SKK Migas dalam acara ini memberikan nilai tambah yang signifikan, mengingat SKK Migas merupakan regulator utama di sektor hulu migas di Indonesia, ujarnya.
Sementara itu, Plt Kepala BPKS Marthunis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi pada pertemuan kolaborasi tersebut dalam merumuskan langkah strategis mendorong pengembangan zona perdagangan bebas Sabang.
Pertemuan kolaborasi antara Pemerintah Aceh, BPKS, para operator pelabuhan dan perusahaan minyak dan gas itu berhasil mengidentifikasi peluang dan tantangan untuk menjadikan pelabuhan Sabang sebagai pusat logistik untuk industri hulu migas di Aceh.
“Kami percaya melalui pertemuan kolaboratif ini, kita dapat merumuskan langkah strategis untuk mendorong perkembangan kawasan Sabang sebagai pusat dukungan offshore yang efektif dan berkelanjutan untuk industri hulu migas di Aceh,” ujarnya. (ant/z)
