JAKARTA : Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mengingatkan pemerintah agar tetap memprioritaskan persoalan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tengah mencuatnya isu dugaan penyadapan komunikasi sejumlah tokoh negara. Peringatan tersebut mengemuka dalam diskusi mingguan FWK yang dipimpin pendirinya, Hendry Ch Bangun, di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
FWK menilai polemik di kalangan elite politik tidak boleh mengalihkan perhatian pemerintah dari persoalan yang langsung dirasakan masyarakat. Sejumlah persoalan itu meliputi pemutusan hubungan kerja (PHK), melemahnya daya beli, kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga penurunan kesejahteraan masyarakat.
Senior wartawan Kompas, Mohamad Nasir, menegaskan bahwa pemerintah tetap harus menjaga akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Menurutnya, pemerintah juga tidak boleh melupakan kondisi masyarakat yang menghadapi tekanan ekonomi.
“Tentu saja akuntabilitas pemerintahan harus dijaga agar tidak ada penyalahgunaan yang membahayakan penyelenggaraan negara yang terlihat dari kasus penyadapan yang kini sedang menjadi tren berita. Kekuasaan harus check dan balancing. Tetapi yang jauh lebih penting, jangan pernah lupa melihat penderitaan di kalangan masyarakat yang kini semakin nyata,” ujar Nasir.
FWK Soroti Dugaan Penyadapan
Selain persoalan ekonomi, diskusi FWK turut menyoroti isu dugaan penyadapan komunikasi Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya.
Isu tersebut, menurut materi diskusi, mencakup dugaan penyadapan terhadap pimpinan partai politik, anggota parlemen, aktivis, dan pelaku media.
Hendry Ch Bangun mempertanyakan sistem pengamanan komunikasi presiden serta peran lembaga negara yang memiliki tanggung jawab terkait keamanan informasi.
Ia menyebut Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Sekretariat Militer Presiden, serta sejumlah pihak lain. “Ada BIN, ada Badan Sandi Negara, ada Sekmil Presiden, dan sejumlah pihak, yang seharusnya menjadikan komunikasi presiden aman. Saya heran ini bisa terjadi,” ujar Hendry, mengutip pendapat seorang pensiunan jenderal TNI.
Ini tentunya sangat membahayakan dan harus ada evaluasi total agar tidak berulang, tambahnya.
Sigit Setiono menilai dugaan tersebut perlu mendapat pemeriksaan menyeluruh untuk mengungkap tujuan dan pihak yang bertanggung jawab. Menurutnya, penyelidikan harus menjelaskan apakah tindakan tersebut berkaitan dengan kepentingan pribadi, kelompok, atau kepentingan lain.
Sementara itu, Berman Nainggolan meminta pihak berwenang membuka informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Ini harus dijelaskan kepada rakyat. Jangan ditutupi agar rakyat tahu apa yang sebenarnya terjadi,” ujar Berman.
Persoalan Ekonomi Lebih Dekat dengan Kehidupan Rakyat
Di sisi lain, peserta diskusi menilai masyarakat juga membutuhkan penjelasan yang terang mengenai berbagai isu politik dan keamanan. Mereka mengingatkan agar isu dugaan penyadapan tidak menggeser perhatian publik dari persoalan kebutuhan hidup sehari-hari.
Dalam diskusi tersebut, FWK turut menyinggung keluhan masyarakat mengenai kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), kenaikan harga, serta ketersediaan sejumlah bahan pokok. Hendry mengaku masih menemukan tekanan ekonomi ketika berinteraksi langsung dengan masyarakat.
“Saya suka ke lapangan, kehidupan masyarakat makin susah. Pembeli di warung makin ngirit, belanja sedikit, secukupnya, asal dapur bisa ngebul,” kata Hendry.
Budi Nugraha juga menyoroti meningkatnya kepadatan pengguna kereta rel listrik (KRL) dan angkutan umum lainnya. Menurut Budi, masyarakat semakin mengandalkan transportasi umum karena biaya yang relatif terjangkau dan waktu perjalanan yang lebih cepat.
“Kalau kita perhatikan, konsumen KRL dan Angkutan Umum lainnya makin membeludak, padat, soalnya murah dan cepat. Masyarakat berhemat agar dapat bertahan,” pungkas Budi.
