Jakarta, BeritaDesa.co. Delapan (8) Organisasi pemerintahan desa APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia), AKSI (Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia), ABPEDNAS (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional), DPN PPDI (Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia), PP PPDI (Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia), PABPDSI (Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia), PARADE NUSANTARA (Persatuan Rakyat Desa Nusantara) dan KOMPAKDESI (Komunitas Purna Bakti Kepala Desa dan Lurah Seluruh Indonesia) yang memiliki jenjang kepengurusan sampai tingkat nasional/pusat melebur menjadi satu kesatuan yakni Organisasi Desa Bersatu Indonesia menggelar Kongres Desa Indonesia 2024 di salah satu hotel bilangan kawasan elit Jl. Gatot Subroto Jakarta, Jum’at – Sabtu (22-23 Maret 2024).
Dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri Jend. Pol (Purn) Prof. Drs. HM Tito Karnavian MA.Ph.D dan Ketua MPR-RI Dr. H. Bambang Soesatyo, SE. SH. MBA. keduanya juga sebagai Ketua Dewan Penasehat dan Ketua Dewan Pembina ABPEDNAS sebagai keynote speaker dalam rangkaian acara Kongres Desa Nasional 2024, serta dihadiri lebih 1000 peserta kongres dari seluruh Indonesia yang terdiri perwakilan terpilih dari unsur Kepala Desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan Perangkat Desa tersebar dari pelosok tanah air.
Desa Bersatu merupakan wadah perjuangan Organisasi Desa Indonesia dalam rangka peningkatan derajat, taraf hidup, status dan kesejahteraan sosial. Kongres Desa Indonesia 2024 telah terpilih secara musyawarah mufakat sebagai Ketua Umum Desa Bersatu periode 2024-2029, Muhammad Asri Anas, SS. M.Si. Sedangkan posisi Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum masing-masing oleh Surta Widjaya Ketua Umum DPP Apdesi dan Indra Utama, Ketua Umum DPP Abpednas. Sementara Wakil Ketua Umum organisasi desa nasional lainnya mengisi jabatan Wakil Ketua Umum.
Kongres Desa Indonesia psrtama yang menorehkan sejarah karena mampu menyatukan 8 organisasi desa tingkat nasional ini menghasilkan sejumlah rekomendasi sebagai berikut :
INTERNAL
- Membentuk RUMAH DESA Indonesia sebagai sekretariat bersama DESA BERSATU di Jakarta melakukan inisiasi penyediaan lahan untuk RUMAH DESA Indonesia di area lokasi sekitar pembangunan Ibukota Negara.
- Melakukan konsolidasi pembentukan Desa Bersatu di tingkat Kabupaten, Propinsi serta Harmonisasi organisasi tingkat desa hingga tingkat Kabupaten.
- Membentuk Lembaga dan Badan Otonomi serta pengurus yang dapat mendorong percepatan implementasi program DESA BERSATU.
- Desa Bersatu dan Organisasi Kemasyarakatan Desa segera melakukan konsolidasi untuk menghadapi PILKADA serentak 2024.
EKSTERNAL
- Meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk menetapkan 15 Januari sebagai Hari Desa Nasional.
- Mendesak DPR RI segera mengesahkan Revisi Kedua UU Nomor 6 Tahun 2014 yang telah selesai pembahasan tingkat I (satu) bersama Pemerintah RI dan DPR-RI dengan mengakomodir usulan dari 8 organisasi desa antara lain :
- a) Masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun.
- b) Memperjelas status Perangkat Desa (PNS, P3K dan atau PNS Desa/APD.) dan kesejahteraannya.
- c) Meningkatkan tunjangan kesejahteraan anggota BPD.
- Meminta kepada Presiden melalui Badan Otorita Ibukota Negara untuk menyiapkan lahan dalam rangka pembangunan RUMAH DESA INDONESIA di IKN.
- Meminta kepada seluruh Kementerian dan Lembaga yang memiliki program langsung ke Desa agar berkoordinasi dengan pemerintah desa dan menggunakan tenaga atau sumber daya desa.
- Meminta kepada DPR dan Pemerintah agar mengadakan Nomen klatur DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) bersifat afirmatif ke Desa.
- Meminta kepada perusahaan swasta yang menguasai mayoritas lahan perkebunan, pertanian, pertambangan serta BUMN yang memiliki lahan mayoritas di desa untuk melakukanredistribusi lahan untuk kepentingan umum masyarakat desa dan menjadi asset desa.
- Meminta kepada pemerintah untuk menerbitkan tambahan jenis KUR (Kredit Untuk Rakyat) baru yaitu KUR PEDESAAN untuk mendorong terciptanya produktifitas pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan di desa desa dimana penerima KUR bisa personal dan kelompok tetapi wajib mendapatkan rekomendasi pemerintah desa.
- Meminta kepada Presiden dan DPR RI agar menaikkan alokasi Dana Desa (DD) tahun 2025 minimal 5% dari APBN tahun 2025. (HR)
